Konservasi Indonesia Ajak Swasta Wujudkan Visi BIRU

TEMPO.CO, Jakarta - Konservasi Indonesia (KI), Conservation International (CI), Kura-Kura Bali, dan MAPCLUB meresmikan pembangunan Blue Intelligence Resource Unit alias BIRU. Peresmian itu berjalan di United in Diversity Bali, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura, Bali, pada Minggu, 19 Mei 2024. 

Senior Vice President and Executive Chair KI, Meizani Irmadhiany mengatakan program itu bakal menjadi pusat promosi program konservasi di bagian pembangunan berkelanjutan. Khususnya, di sektor kelautan alias SDGs 14. Baik program nan sedang berjalan, maupun nan bakal datang. 

"Idenya itu simple, gimana kami bisa membangun suatu sistem, terutama sistem pendanaan untuk betul-betul mengelola area konservasi dan area ekonomi BIRU itu secara bersamaan," kata dia usai presentasi dalam aktivitas G20 Bali Global Blended Finance Alliance Dialogue di United in Diversity Bali, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura, Bali, pada Minggu, 19 Mei 2024. 

Pemerintah Indonesia mempunyai ambisi untuk meningkatkan pelestarian wilayah perairan sebanyak 30 persen di tahun 2045. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, BIRU memerlukan pembiayaan alias dana. Oleh lantaran itu, BIRU didukung oleh KI seperti Blue Halo S.

Blue Halo S diresmikan pada G20 tahun 2022 lalu. Namun, Meizani menjelaskan saat itu Blue Halo S hanya berfokus pada wilayah pengelolaan perikanan negara alias WPNRI 572 nan ada di 6 provinsi. 

Kini, pendanaan itu juga diberikan ke area nan secara ekologi alias keanekaragaman hayati. "Itu nan kami bangun sama-sama dengan teman-teman Green Climate Fund untuk pendanaan nan sistemnya blended finance," ucapnya.

Mereka menargetkan pendanaan awal sekitar US$ 60 juta dari segi hibah. "Nanti ke depannya juga bsia dikembangkan nan dari segi finance facility lebih besar lagi, sekitar mungkin US$ 200 - 300 juta," ujarnya.

Iklan

Ia pun mengundang sektor swasta lainnya untuk mewujudkan visi BIRU dengan meningkatkan perekonomian nan positif terhadap alam dan upaya konservasi lewat pertukaran pengetahuan, peningkatan kapabilitas dan pembelajaran.

Dalam forum nan sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membujuk para pemangku kepentingan di tingkat dunia untuk mendukung program tata kelola perairan berkelanjutan. Sehingga, kesenjangan pendanaan dapat teratasi. 

"Khususnya di negara-negara berkembang, negara-negara kepulauan kecil, dan negara-negara terbelakang," ucapnya. 

Riset United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menyebut pembangunan SDGs 14 memerlukan pendanaan ideal sebesar US$ 175 miliar per tahun. Namun, info 2013-2018 menunjukkan, pendanaan itu hanya sebesar US$ 2,9 miliar per tahun.

Pilihan Editor: Konservasi Indonesia Luncurkan Pembangunan BIRU, Apa Itu?