Konsolidasi ke Daerah, Puan Minta Aparat Netral di Pilkada Jateng

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta para abdi negara dan para pemangku kepentingan di pemerintahan tetap netral dan menjaga situasi kondusif di Pilkada Jawa Tengah 2024.

"Kemudian stakeholder di pemerintahan, apakah itu abdi negara penegak norma juga kudu bisa menjaga situasi tetap kondusif," kata Puan dalam keterangannya usai menghadiri Konsolidasi Partai dalam Rangka Pemenangan Pilkada Provinsi & Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah di Kantor DPD PDIP Jateng, Semarang, Jumat (25/10).

Puan mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut datang dalam rapat konsolidasi PDIP di Jateng. Megawati, lanjutnya, menekankan pentingnya memenangkan semua calon PDIP nan berkompetensi di Pilkada Jawa Tengah.

Ia juga menekankan agar Pilkada Jawa Tengah 2024 dapat melangkah tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal.

"Bagaimana kemudian mengkonsolidasikan tiga pilar nan ada di Jateng. Bagaimana kita menjalankan Pilkada 2024 ini dengan santun, saling menghormati, dan menghargai tanpa adanya intervensi dari eksternal," kata Puan.

Menurutnya, semua komponen kudu bergotong royong dalam memenangkan paslon usungan PDIP di Pilkada Jawa Tengah 2024.

PDIP mengusung pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi di Pilgub Jawa Tengah. Pasangan ini melawan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen nan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus.

Saat dikonfirmasi pada Jumat ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy mengaku sebagai salah satu pihak nan sempat melaporkan adanya dugaan mobilisasi kepala desa untuk mendukung suatu kandidat tertentu di Pilkada Jawa Tengah 2024.

Hal itu disampaikannya  merespons kejadian penyergapan Bawaslu terhadap para kades nan diduga memobilisasi support untuk kandidat cagub tertentu di Jawa Tengah baru-baru ini.

"Tentu kami PDI Perjuangan sangat mendukung [penggrebekan] tersebut. Apalagi kami PDI Perjuangan, salah satu pihak nan melapor ke Bawaslu atas dugaan-dugaan pelanggaran kampanye Pilgub di Jawa Tengah," kata Ronny.

Ronny menyambut positif tindakan Bawaslu melakukan penggrebekan terhadap dugaan upaya mobilisasi kades tersebut. Ia berambisi upaya ini dapat membawa Pilgub Jawa Tengah bisa melangkah dengan prinsip jujur dan adil.

Ronny mengatakan PDIP terus berkoordinasi dengan Bawaslu mengenai dugaan pelanggaran kampanye pilkada di Jateng. Terlebih, dia mengungkit Bawaslu Provinsi Jateng sempat melayangkan rekomendasi kepada delapan bupati dan wali kota lantaran dugaan perangkat desa dan ASN melanggar prinsip netralitas dalam proses pilkada Jateng.

"Kami ingatkan kepada ASN dan perangkat desa nan terbukti melanggar netralitas di pilkada, maka ada hukuman pidana nan menanti," kata dia.

Sebelumnya Bawaslu Kota Semarang menggerebek puluhan kepala desa sedang berkumpul di salah satu hotel mewah. Para kades diduga dimobilisasi untuk pemenangan salah satu pasangan calon.

Kejadian itu bermulai dari info ada mobilisasi kepala desa dari beragam wilayah di Jateng untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilgub Jateng. Bawaslu Semarang menerjunkan 11 orang untuk mengecek letak pada Rabu (23/10).

Para kepala desa itu mengaku bagian dari Paguyuban Kepala Desa (PKD) Se-Jateng. Bawaslu turuti mewawancarai beberapa peserta. Kemudian Bawaslu menemukan para kades tak hanya berasal dari Semarang. Setiap desa pun tak hanya diwakili kepala desa, tetapi juga sekretaris desa.

(rzr/kid)

[Gambas:Video CNN]