KPK Geledah 3 Kantor dan 2 Rumah Terkait Kasus Abdul Gani Kasuba

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga instansi swasta dan dua rumah dalam investigasi kasus dugaan korupsi nan menjerat pengusaha tambang Muhaimin Syarif dan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba.

Penggeledahan itu dilakukan pada 25-26 Juli 2024.

"Penyidik melakukan aktivitas penggeledahan pada tiga instansi milik swasta nan berlokasi di Jakarta Selatan dan di Jakarta Utara serta dua rumah nan berlokasi di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan video, Senin (29/7).

Tessa menyampaikan tim interogator mengamankan sejumlah peralatan bukti arsip dan print out peralatan bukti elektronik (BBE) dalam penggeledahan tersebut. Diduga peralatan bukti dimaksud berangkaian dengan pengurusan perizinan tambang di Maluku Utara.

"Selanjutnya interogator bakal mendalami hasil penggeledahan tersebut dan bakal menjelaskan dengan pihak-pihak nan terkait," ucap Tessa.

Sebelum ini, tepatnya pada Rabu (24/7), tim interogator KPK lebih dulu mengamankan sejumlah arsip dan print out BBE saat menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Tebet, Jakarta, Selatan.

Muhaimin Syarif diduga memberi duit kepada Abdul Gani Kasuba sejumlah Rp7 miliar. Jumlah itu tetap bisa berkembang seiring perkembangan penyidikan.

Pemberian duit dilakukan secara tunai ke Abdul Gani Kasuba maupun melalui ajudan-ajudannya, ke rekening keluarga, serta lembaga alias pihak nan terafiliasi dengan Abdul Gani Kasuba dan perusahaan mengenai dengan family Abdul Gani Kasuba.

Uang itu berangkaian dengan proyek di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, pengurusan perizinan IUP Operasi Produksi PT Prisma Utama di Maluku Utara, pengurusan pengusulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ke Kementerian ESDM RI nan ditandatangani Abdul Gani Kasuba sebanyak setidaknya 37 perusahaan melalui Muhaimin Syarif selama 2021-2023 tanpa prosedur nan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM 11/2018 dan Keputusan Menteri ESDM 1798 k/30/mem/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Dari usulan-usulan penetapan WIUP nan diajukan ke Kementerian ESDM melalui Muhaimin Syarif tersebut, enam blok nan diusulkan sudah ditetapkan WIUP-nya oleh Kementerian ESDM RI pada tahun 2023 ialah Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1, Blok Pumlanga, Blok Lilief Sawai dan Blok Wailukum.

Dari 6 blok tersebut, lima di antaranya sudah dilakukan lelang WIUP ialah Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1, Blok Pumlanga dan Blok Lilief Sawai.

"Dari 5 blok nan sudah dilakukan lelang, empat blok sudah ditetapkan pemenangnya oleh Kementerian ESDM ialah Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1, dan Blok Lilief Sawai," ucap Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Rabu (17/7) lalu.

(ryn/gil)

[Gambas:Video CNN]