KPK Sita Dokumen Proyek Hasil Geledah Kantor Sekjen DPR RI

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah arsip pengerjaan proyek hingga transaksi finansial berupa transfer duit dari hasil upaya penggeledahan mengenai perkara dugaan korupsi pengadaan peralatan dan jasa di DPR RI.

Mulanya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan interogator KPK pada Senin (29/4) telah melakukan penggeledahan di empat letak berbeda di wilayah Jakarta ialah Gatot Subroto, Tebet, Kemayoran, dan Bintaro.

Ali menjelaskan letak itu merupakan rumah kediaman dan instansi dari para pihak nan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Kemudian, interogator KPK juga telah menggeledah ruang biro dan staf, hingga ruang kerja Sekjen DPR RI di Kantor Sekretariat Jenderal DPR RI pada Selasa (30/4) lalu.

Ali menyebut pihaknya menemukan serta mengamankan sejumlah bukti dari hasil upaya penggeledahan tersebut.

"Dari seluruh proses penggeledahan ini, di beberapa lokasi, tim menemukan beberapa arsip nan punya keterkaitan dengan pengerjaan proyek, kemudian juga bukti elektronik dan juga temuan transaksi keuangan, berupa transfer sejumlah duit nan diduga kuat nan mempunyai keterkaitan dengan pihak nan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara nan dimaksud," ujar Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/5).

"Yang tentu dari hasil penggeledahan ini, kami pastikan bakal menjadi peralatan bukti dalam berkas perkara nan saat ini tetap terus kami selesaikan," sambungnya.

Lembaga antirasuah, tegas Ali, telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara ini. Namun, dia belum merinci identitas para tersangka nan dimaksud.

"Nanti pengumuman resminya ketika proses investigasi ini cukup, pasti kami panggil para tersangka itu dan juga dilakukan penyelesaian proses-proses berikutnya pada proses penyidikan, baik itu penahanan alias nan lainnya, sesuai dengan kebutuhan dari tim interogator KPK," kata Ali.

KPK sebelumnya mendalami keterangan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar perihal perencanaan hingga proses lelang pengadaan kelengkapan rumah kedudukan personil DPR dalam pemeriksaan saksi pada Kamis (14/3) lalu.

Adapun materi nan sama juga didalami tim interogator KPK terhadap saksi Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hiphi Hidupati.

"Keduanya datang dan dikonfirmasi di antaranya kaitan proses awal tahap perencanaan, tahap lelang dan penyelenggaraan dari pengadaan sarana kelengkapan rumah kedudukan personil DPR RI TA 2020," kata Ali melalui keterangan tertulis, Jumat (15/3).

Sementara itu, Indra Iskandar irit bicara setelah diperiksa KPK. Dia menyerahkan sepenuhnya proses norma kepada lembaga antirasuah.

Menurut penelusuran CNNIndonesia.com pada laman LPSE DPR, di tahun 2020 untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, setidaknya terdapat empat pengadaan kelengkapan sarana RJA DPR.

Empat perihal itu adalah Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Ulujami dengan HPS Rp10 miliar; Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok A dan B dengan HPS Rp39,7 miliar; Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok C dan D dengan HPS Rp37,7 miliar; dan Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok E dan F dengan HPS Rp34 miliar. Seluruh tender berstatus selesai.

Dalam kasus ini, KPK sudah mencegah tujuh orang tersangka berjalan ke luar negeri selama enam bulan hingga Juli 2024.

Mereka adalah Sekjen DPR Indra Iskandar; Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hiphi Hidupati; Direktur Utama PT Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho; Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan Sidabutar.

Kemudian Direktur Operasional PT Avantgarde Production Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet Andrias Catur Prasetya; dan Edwin Budiman (swasta).

(pop/DAL)

[Gambas:Video CNN]