KPU Jakarta Buka Suara Dugaan Pencatutan KTP Warga Dukung Dharma-Kun

Jakarta, CNN Indonesia --

KPU Jakarta buka bunyi soal dugaan pencatutan identitas untuk syarat support bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana jalur perseorangan Pilgub Jakarta 2024.

Komisioner KPU Jakarta Dody Wijaya menjelaskan info KTP penduduk nan ada website di Info Pemilu KPU tercampur antara nan lolos verifikasi manajemen dan verifikasi faktual.

Menurutnya, di website itu ada info nan hanya lolos verifikasi administrasi, namun tertulis mendukung Dharma-Kun.

Kemudian ada juga info nan memang lolos tahap verifikasi manajemen dan verifikasi faktual. Data nan lolos ini menurutnya betul-betul mendukung Dharma-Kun.

"Data itu ada nan lolos tahap verifikasi administrasi, lolos faktual, berfaedah betul-betul mendukung. Ada nan lolos manajemen tapi enggak lolos faktual, berfaedah dia tidak mendukung sebenarnya. Tapi administrasinya lolos. Nah, itu tercampur di dalam info pemilu tersebut," kata Dody di Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

Dody mencontohkan info anak dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan nan diduga tercatut.

Setelah dicek, info anaknya Anies memang masuk dalam info support Dharma-Kun. Namun tidak lolos verifikasi faktual.

"Kami cek memang nan berkepentingan dari sisi manajemen masuk sebagai info dukungan. Namun dari verifikasi faktual, statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Jadi status info support nan berkepentingan dalam verifikasi aktual dinyatakan TMS," ujar Dody.

Ia mengaku telah meminta kepada KPU RI untuk memperbaiki sistem di website Info Pemilu.

"Kami sudah berikan masukan ke KPU Pusat agar disesuaikan info nan muncul di info pemilu, tulis aja harusnya info nan sudah lolos verifikasi manajemen dan aktual saja, kira-kira begitu," ujarnya.

Sumber info dari paslon

Terkait dengan banyaknya masyarakat nan mengaku tidak mendukung pasangan Dharma-Kun, Dody meminta sumber info alias KTP ditanyakan langsung kepada pasangan tersebut.

"Jadi KPU ini end user, soal sumber info KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal paslon, sumbernya dari mana, gimana langkah mengumpulkan. Itu di luar dari kewenangan alias jangkauan kami," katanya.

"Kami hanya melakukan vermin dan verfak. Administrasi, sepanjang ada KTP-nya, ada pernyataan dukungan, maka kami nyatakan memenuhi syarat dalam vermin. Kami verfak, dicocokkan KTP-nya, dicocokkan mendukung alias tidak mendukung," imbuh dia.

Dody mengatakan sekarang tahapan verifikasi aktual telah selesai. Dengan adanya dugaan pencatutan identitas ini, KPU menunggu rekomendasi dari Bawaslu.

Dody menyebut masyarakat bisa melapor soal pencatutan di kanal-kanal nan disediakan.

"Kami bakal menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta mengenai situasi seperti ini. Apa rekomendasi dari Bawaslu, lantaran dari sisi kami, proses baik penyerahan dukungan, vermin pertama, perbaikan kedua, verfak kesatu, verfak kedua, sudah kami lakukan," ujarnya.

Sejumlah penduduk DKI Jakarta sebelumnya mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak sebagai syarat support bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana lewat jalur perseorangan.

Dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP secara sepihak itu viral di media sosial X (Twitter). Mereka protes lantaran tiba-tiba mereka dinyatakan mendukung pasangan calon kepala wilayah perseorangan.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta meminta penduduk untuk melapor soal dugaan pencatutan identitas itu.

"Andaikata ada masyarakat merasa dicatut namanya padahal tidak memberikan dukungan. Silakan melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo saat dihubungi.

(yoa/fra)

[Gambas:Video CNN]