KPU Minta Dharma-Kun Jelaskan Cara Kumpulkan KTP Warga Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia --

KPU Jakarta mengatakan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang bisa menjelaskan soal info KTP penduduk untuk maju jalur perseorangan Pilgub Jakarta 2024.

Komisioner KPU Jakarta Dody Wijaya mengatakan dalam posisi ini pihaknya hanya penerima info dari paslon Dharma-Kun.

"Jadi KPU ini end user, soal sumber info KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal paslon, sumbernya dari mana, gimana langkah mengumpulkan. Itu di luar dari kewenangan alias jangkauan kami," kata Dody di Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

Dody menerangkan KPU Jakarta hanya berkedudukan untuk melakukan verifikasi manajemen dan verifikasi aktual dari info nan diberikan oleh paslon.

"Kami hanya melakukan verifikasi manajemen dan verifikasi faktual. Administrasi, sepanjang ada KTP-nya, ada pernyataan dukungan, maka kami nyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi. Kami verifikasi faktual, dicocokkan KTP-nya, dicocokkan mendukung alias tidak mendukung," katanya.

Lebih lanjut, Dody menyebut tahapan verifikasi aktual tersebut sekarang telah rampung. Kata dia, pihaknya bakal menunggu rekomendasi dari Bawaslu ihwal dugaan pencatutan identitas ini.

"Kami bakal menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta mengenai situasi seperti ini. Apa rekomendasi dari Bawaslu, lantaran dari sisi kami, proses baik penyerahan dukungan, verifikasi manajemen pertama, perbaikan kedua, verifikasi aktual kesatu, verifikasi aktual kedua, sudah kami lakukan," katanya.

Sejumlah penduduk DKI Jakarta sebelumnya mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak sebagai syarat support bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana lewat jalur perseorangan.

Dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP secara sepihak itu viral di media sosial X (Twitter). Mereka protes lantaran tiba-tiba mereka dinyatakan mendukung pasangan calon kepala wilayah perseorangan.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta meminta penduduk untuk melapor soal dugaan pencatutan identitas itu.

"Andaikata ada masyarakat merasa dicatut namanya padahal tidak memberikan dukungan. Silakan melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo saat dihubungi.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Dharma Pongrekun untuk menjelaskan duduk perkara dugaan pencatutan info NIK KTP untuk memenuhi syarat pencalonan kepala daerah, namun nan berkepentingan belum merespons.

(yoa/dis/fra)

[Gambas:Video CNN]