Kubu Mardiono Klaim Para Majelis Batalkan Desakan Muktamar PPP

Jakarta, CNN Indonesia --

Juru bicara Pelaksana Tugas Ketum PPP Muhamad Mardiono, Imam Priyono, menyatakan empat ketua Majelis PPP ikut menyepakati gelaran Muktamar pada 2025.

Wacana percepatan Muktamar disampaikan ketua empat Majelis PPP lewat surat resmi nan diteken pada 1 Mei.

Empat Majelis nan menandatangani surat itu adalah Majelis Kehormatan nan diketuai Zarkasih Nur, Majelis Pakar pimpinan Prijono Tjiptohrijanto, Majelis Syariah di bawah Mustofa Aqil Siroj, dan Majelis Pertimbangan nan dipimpin Muhammad Romahurmuziy.

Imam menjelaskan kesepakatan PPP soal Muktamar itu diambil dalam Rapimnas IX PPP nan digelar di Karawaci, Kota Tangerang, Banten, 6 Juni.

Dalam forum itu, Imam mengungkap tiga dari empat ketua majelis telah menarik dorongan mereka agar PPP segera menggelar Muktamar dan mengevaluasi Mardiono sebagai Plt Ketua Umum.

Dari keempat ketua Majelis, dia menyebut cuma Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhamad Romahurmuziy namalain Romy, yang merupakan mantan narapidana korupsi kasus jual beli kedudukan di Kementerian Agama, nan tidak datang pada gelaran itu karena berada di luar negeri.

"Ada poin inti dari Rapimnas tersebut di antaranya nan paling krusial dan bisa menjawab pertanyaan dari publik adalah semua bermufakat nan ada di ruangan itu, seluruh ketua DPW, pemegang kewenangan suara, dan para majelis, bahwa Muktamar bakal diselenggarakan insyaallah pada 2025, dan itu hasil mufakat semuanya," kata Imam di Program CNN Indonesia News Room, Senin (17/6) petang.

"Jadi sudah selesai sebenarnya polemiknya. Dan kita saat ini sedang menatap sebuah perhelatan nan juga tidak sederhana ialah pilkada serentak," klaim dia.

Imam mengatakan PPP saat ini hanya mau konsentrasi menghadapi Pilkada nan bakal digelar November 2024.

"Cara sukses paling sederhana adalah solid. Bayangkan jika menatap pilkada serentak kita ada dualisme kepemimpinan, partai tidak solid dan seterusnya, ini tidak menguntungkan PPP sama sekali," katanya.

Dihubungi terpisah, Ketua Majelis Pakar PPP Prijono Tjiptohrijanto membenarkan para ketua majelis telah menarik usulan agar Muktamar pertimbangan Mardiono dibatalkan.

"Kayaknya begitu keputusan Rapimnas. Saya hanya datang saat pembukaan saja. Jadi tidak mengikuti seluruh pembahasan. Mohon maaf," katanya saat dihubungi, Jumat (17/6).

Dalam surat itu, empat ketua Majelis PPP meminta pertimbangan menyeluruh atas hasil Pileg 2024, terutama mengenai kegagalan PPP lolos ke parlemen.

"Kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat-lambatnya tiga bulan setelah surat ini diterima," demikian dikutip dari bunyi surat tersebut.

Terhitung dari tanggal surat terbit, empat Majelis meminta muktamar PPP digelar paling lambat Agustus.

(thr/arh)