Lepas Status Ibu Kota Negara, Jakarta Butuh Rp 600 Triliun untuk jadi Kota Global

TEMPO.CO, Jakarta -Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, mengatakan Jakarta bakal melepas status sebagai ibu kota negara. Dalam 20 tahun mendatang Jakarta bakal memperkuat peran sebagai Kota dunia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di area Asia Tenggara.

Dalam mewujudkan Kota Global, Heru menyampaikan, Jakarta memerlukan anggaran sekitar Rp 600 triliun. Untuk mencapai itu pembangunan di Jakarta kudu terus dikebut. Untuk mencapai Kota Global Jakarta, kata Heru, ekonomi kudu tetap tumbuh. "Menjaga pertumbuhan inflasi," kata Heru kepada Tempo melalui asistennya di aplikasi perpesanan pada Sabtu, 7 September 2024. 

Selain ekonomi kudu terus digenjot untuk menjaga pertumbuhan inflasi, menurut Heru, kenyaman kota kudu terjaga. Kenyamanan kota itu, di antaranya meliputi ruang terbuka hijau nan terus ditambah, dan penyediaan transportasi umum nan nyaman.

Selanjutnya, dia mengatakan kudu memperbanyak even international di Jakarta, seperti even olah raga, pertemuan-pertemuan internasional, dan menjaga keamanan. "Investasi kudu terus tumbuh," tutur dia. 

Wacana Kota Global Jakarta itu kembali digaungkan Heru Budi dalam pembukaan Jakarta Investment Festival di area Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 6 September 2024. Peralihan Jakarta ke kota dunia setelah pemerintah pusat memutuskan memindahkan status ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Iklan

Sehingga untuk membawa Jakarta sebagai kota dunia dan pusat pertumbuhan ekonomi di area Asia Tenggara, Jakarta memerlukan ratusan triliun rupiah. “Untuk mewujudkannya, Jakarta memerlukan pembangunan prasarana nan memerlukan anggaran kurang lebih Rp 600 triliun," ujar dia.

Kebutuhan anggaran jumbo untuk membangun Kota Global Jakarta, Heru Budi mengatakan, pemerintah provinsi memerlukan sokongan investasi dari dalam maupun luar negeri.  Jumlah realisasi investasi kumulatif Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Jakarta, kata dia, sebesar Rp 62 triliun pada periode triwulan II-2024.

Han Revanda Putra, berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan editor: OJK Sebut Tetap Jaga Independensi Meski Terima APBN