CNN Indonesia
Sabtu, 25 Jan 2025 05:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Hasil survei LSI Denny JA terkait 100 hari keahlian pemerintahan Prabowo-Gibran mencatat wacana pemilihan kepala wilayah oleh DPRD mendapatkan respons jelek dari masyarakat.
Dari rentang penilaian -1 hingga -9, wacana itu mendapatkan skor -7,9. Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa menjelaskan tiga argumen responden merespons itu negatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, wacana itu dinilai sebagai corak pelemahan kerakyatan lantaran mengurangi partisipasi langsung masyarakat dalam memilih pemimpin daerah.
Lalu, wacana itu juga dinilai berpotensi meningkatkan resiko korupsi. Responden beranggapan pemilihan lewat DPRD dapat meningkatkan praktik politik duit dan korupsi.
"Mengingat potensi transaksi politik antara calon kepala wilayah dan personil DPRD," kata Ardian dalam paparannya.
Terakhir, wacana itu mendapatkan penolakan dari publik luas, mendapat resistensi kuat dari masyarakat nan menghargai kewenangan pilih langsung sebagai bagian dari demokrasi.
Lalu di posisi kedua program nan mendapatkan respons negatif adalah pembentukan kabinet jumbo, dengan penilaian -6,8.
Responden berdasar salah satunya adalah dinilai inefisien dan boros, mereka menilai jumlah kementerian dan pejabat tinggi nan berlebihan dapat membebani anggaran negara tanpa agunan peningkatan keahlian pemerintahan.
Kemudian anyaknya kementerian baru nan tak siap bekerja sejak hari pertama, lantaran infrastrukturnya belum siap.
"Potensi bentrok kepentingan: Jika penambahan kementerian lebih lantaran utang budi politik daripada kebutuhan real pemerintahan," ucapnya.
Lalu di urutan ketiga ada program penghapusan piutang macet UMKM nan juga mendapatkan respon negatif dengan skor di nomor -5,7.
(mnf/fra)
[Gambas:Video CNN]