Mahasiswa Protes KJMU Dicabut Gara-gara Minum Air Galon, DKI Respons

Jakarta, CNN Indonesia --

Para mahasiswa dari beragam kampus mengeluhkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) diputus secara tiba-tiba.

Sedikitnya ada tiga kampus nan mahasiswanya mengalami perihal tersebut, ialah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) dan mahasiswa Universitas Gunadarma.

KJMU mereka dicabut dengan beragam alasan, mulai dari info nan dianggap tidak sinkron, dianggap bisa secara finansial hingga lantaran menggunakan galon bungkusan bermerek.

Salah satu mahasiswa nan KJMU-nya dicabut adalah Qodratul dari UNJ. KJMU mahasiswa semester tiga ini dicabut karena menggunakan air galon bungkusan di rumahnya.

"Masa, lantaran saya jawab pakai air galon, KJMU dicabut," kata Qodratul saat ditemui di UNJ, Selasa (6/8).

Dia menjelaskan pada blangko pendataan KJMU terdapat pertanyaan apakah di keluarganya mengonsumsi air galon bermerek sebanyak 19 liter alias tidak.

Qodratul saat itu menjawab dengan jujur. Sebab, di rumahnya memang menggunakan air galon meskipun isinya merupakan air isi ulang.

Qodratul tidak tahu jika ternyata perihal itu menyebabkan KJMU miliknya dicabut. Dia baru mengetahui setelah mengusulkan sanggah Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI untuk KJMU.

"Orang P4OP nya bilang, 'Itu Anda diputus lantaran kesalahan sendiri Anda jawab iya. Coba jika Anda jawab tidak, berfaedah Anda bisa dapat.' Itu dari P4OP nya," kata dia.

Qodratul mengatakan P4OP memberi tahu bahwa tidak ada sanggahan untuk pengguna galon kemasan.

"Pas mau ngisi sanggahan itu enggak bisa. Nah, di situ kan ada sanggahan tapi unik buat nan dibatalkan lantaran air galon itu tidak bisa mengisi sanggahan sampai akhir," ujarnya.

Qodratul sekarang tetap ketar-ketir untuk bayar UKT. Pasalnya, penghasilan orang tuanya berbisnis rata-rata Rp500 ribu - Rp1 juta per bulan. Sementara, dia kudu bayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) Rp3 juta per semester.

Belum lagi, dia juga kudu bayar dua kali lipat lantaran semester sebelumnya KJMU-nya sudah disanggahkan. Total UKT nan kudu dia bayar sendiri Rp6 juta.

Selain Qodratul, ada Ganis nan juga KJMU-nya dicabut. Ganis apalagi sampai mengundurkan diri dari UNJ lantaran tidak bisa bayar UKT setelah KJMU-nya dicabut.

Ganis terpaksa kudu putus kuliah di semester 4. Dia tidak tak bersuara saja sebelumnya. Pada semester 3, KJMU-nya juga terkena penangguhan.

Dia sudah bolak kembali ke instansi Wali Kota Jakarta Barat, Dinas Sosial (Dinsos) hingga Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengurus persoalan KJMU.

Puncaknya, memang di semester 4. KJMU dicabut dengan argumen info nan tidak sinkron. Padahal, dia merasa sudah memenuhi semua info nan dipersyaratkan.

Ganis pun kembali bolak kembali ke instansi Wali Kota Jakarta Barat untuk mengurus itu. Namun, tidak membuahkan hasil.

Ganis mendapat UKT sebesar Rp4,5 juta. Menurutnya, nominal tersebut sangat besar. Penghasilan dari orang tuanya nan berprofesi sebagai ojek online tidak bisa memenuhi nominal tersebut.

"Setelah bolak balik, tapi tidak ada solusi. Saya akhirnya mengusulkan surat pengunduran diri ke kampus," ujarnya.

"Dari prodi disarankan untuk minta keringanan UKT alias cuti. Tapi tetap saja tidak ada agunan buat saya kelak bakal bisa lanjut alias tidak. Karena memang betul-betul enggak bisa bayar," ucapnya.

Para mahasiswa nan datang di UNJ memperkirakan ada ribuan teman-teman lain nan mengalami nasib sama. Mereka pun bersama-sama membacakan sikap protes atas pencabutan KJMU secara tiba-tiba. 

"Mendesak pengembalian KJMU bagi mahasiswa nan terdampak pembatalan. P4OP kudu verifikasi ulang secara aktual bagi korban pembatalan dan mendesak Pemda untuk melakukan pembenahan info secara menyeluruh," ujar mereka.

Klarifikasi Pemprov DKI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penataan dan pendataan penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) agar penyalurannya tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Plt Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati merespons soal isu pencabutan KJMU.

"Pemprov DKI Jakarta melakukan penataan (KJMU). Kemudian pendataan agar tepat sasaran," kata Eli di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Eli menyebut penghapusan penerima KJMU merupakan akibat dari penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) penduduk nan tidak lagi berdomisili di Jakarta.

"Penghapusan seperti itu, sekali lagi kita sampaikan, kan ada kegiatan-kegiatan kemarin nan kemudian punya pengaruh misalnya adalah pembekuan NIK nan KTP. Itu kan pasti bakal ada dampaknya," ujarnya.

Ia menuturkan Pemprov DKI Jakarta memberikan KJMU kepada masyarakat nan betul-betul memerlukan pada tahun ini. Menurutnya, ketepatan sasaran penerima KJMU menjadi konsentrasi Pemprov DKI Jakarta.

"Jangan sampai orang nan mendapatkan subsidi alias support itu tidak dapat gara-gara kita sudah kehabisan kuota, katakanlah seperti itu. Itu nan sekarang kita sedang tata kembali," tuturnya.

Eli tak merinci jumlah penerima KJMU yang dicabut. Dia bilang bakal memastikan jumlah tersebut. 

"Kalau ribuan dicabut kelak kita lihat lagi ya angka-angkanya tapi bagi saya sih menariknya kita juga menjadi lega jika nan kita berikan subsidi adalah memang orang-orang nan betul-betul membutuhkan, orang-orang nan betul benar tepat sasaran," ujar Eli.

(yla/wis)

[Gambas:Video CNN]