Majelis Rakyat Papua Minta Pemekaran Sejumlah Kabupaten ke Jokowi

Sedang Trending 3 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

CNN Indonesia

Kamis, 13 Jun 2024 05:35 WIB

Selain meminta pemekaran kabupaten/kota, MRP se-Papua kala berjumpa Jokowi di istana juga mendesak peserta Pilkada di Papua adalah OAP. Koordinator MRP se-Papua Agustinus Anggaibak usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6). (CNN Indonesia/Dhio Faiz)

Jakarta, CNN Indonesia --

Majelis Rakyat Papua (MRP) enam provinsi di Papua kembali mengusulkan pemekaran kabupaten/kota saat menemui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Usul itu disampaikan ketika MRP se-Papua berjumpa Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6).

Koordinator MRP se-Papua Agustinus Anggaibak mengatakan aspirasi itu sebelumnya juga telah disampaikan ke Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Mendagri Tito Karnavian.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami minta untuk Bapak Presiden memperhatikan pemekaran kabupaten Mimika Timur, Mimika Barat, terus kota madya, ibu kota Papua di Timika," kata Agustinus usai menemui Jokowi di istana.

Agustinus menyatakan usulan pemekaran sejumlah kabupaten lagi itu berasal dari aspirasi masyarakat Papua. Menurutnya, Papua butuh beberapa pemekaran wilayah untuk mendorong pemerataan pembangunan.

Jaminan peserta Pilkada di Papua adalah OAP

Dalam kesempatan itu, MRP juga meminta Jokowi untuk menjamin kewenangan politik penduduk Papua. Mereka mau pemerintah pusat memastikan calon-calon kepala wilayah di Papua pada Pilkada Serentak 2024 adalah orang original Papua (OAP).

"Harapan kami semua perihal ini bisa dapat dipertimbangkan dan bisa memberikan pendapat dari Bapak Presiden dan juga jajarannya," ujarnya.

Ada beberapa aspirasi masyarakat Papua nan dibawa ke dalam pertemuan dengan Jokowi. Mulai dari pengetatan pengawasan biaya otsus hingga keikutsertaan dalam upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kami minta untuk Bapak Presiden mengundang kami untuk datang agar kita sama-sama merayakan 17 Agustus itu di IKN lantaran itu ibu kota baru sehingga kami bagian dari pemerintah di daerah," ujar Agustinus.

(dhf/kid)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional