CNN Indonesia
Selasa, 22 Okt 2024 17:08 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait membahas soal pemanfaatan tanah sitaan milik Kejaksaan Agung (Kejagung).
Pertemuan Burhanuddin dan Maruarar ini diketahui berjalan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (22/10) siang.
"Beliau (Maruarar) mengambil cerita ada tugas nan kudu dilakukan oleh beliau untuk pembangunan sekitar 5 juta rumah. Dan ini memang memerlukan suatu support berbareng dan ini tugas-tugas kita bersama," kata Burhanuddin kepada wartawan usai pertemuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan kebetulan di kami, di kejaksaan itu kita punya tanah-tanah sitaan dan kita bakal sinergikan gimana tanah-tanah ini bisa digunakan untuk kepentingan rakyat," imbuhnya.
Burhanuddin mengatakan rencana pemanfaatan tanah sitaan ini bakal segera dilakukan. Dia menerangkan dalam waktu dekat, pihaknya juga bakal segera memberikan kejelasan soal berapa luas tanah hasil sitaan nan bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Selain soal pemanfaatan tanah sitaan, Burhanuddin menyebut dalam pertemuan itu Maruarar juga meminta pendampingan dari Kejagung dalam membikin sebuah kebijakan.
"Kejaksaan bakal memberikan pendampingan dalam pengadaan apapun, terutama khususnya kelak di dalam pembuatan perpu. Kemudian perundang-undangan nan ada semua kelak bakal kami support dari kejaksaan," ujarnya.
Sementara itu, Maruarar menyampaikan dirinya mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk bergerak sigap melakukan pembangunan perumahan rakyat.
Oleh lantaran itu, kata dia, salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan sitaan nan dimiliki Kejagung.
"Dan itu cukup banyak nan ada di wilayah strategis atas penjelasan Pak Jaksa Agung dan jejeran di sekitar Jabotabek ya Pak Jaksa Agung," tutur Maruarar.
"Dan kita juga mendapatkan support gimana info langkah berikutnya agar itu juga legal dengan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Keuangan dan juga dengan Dirjen Kekayaan Negara. Nanti kami bakal segera minta waktu dengan Ibu Menteri Keuangan agar prosesnya bisa melangkah dengan cepat," lanjutnya.
Maruarar kemudian b erharap program pembangunan perumahan rakyat ini bisa segera dilaksanakan sebelum 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Ini kan bulan Oktober, November, Desember, saya berambisi 100 hari program kerja Pak Presiden Prabowo, kita sudah bisa mulai membangun. Hari ini saya tambah semangat dengan adanya apa nan disampaikan dan support penuh dari Pak Jaksa Agung," kata dia.
(dis/kid)
[Gambas:Video CNN]
Yuk, daftarkan email jika mau menerima Newsletter kami setiap awal pekan.
Dengan berlangganan, Anda menyepakatikebijakan privasi kami.