1 bulan yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Mega Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Merauke tuai penolakan dari masyarakat budaya asal Merauke, Papua Selatan. PSN disebut juga dengan ‘Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan’.
Proyek ini membidik 2,29 juta hektare area rimba dan lahan di Merauke.
“Proyek berjalan brutal, tanpa ada sosialisasi dan tanpa didahului konsultasi mendapatkan kesepakatan persetujuan masyarakat adat,” kata Pastor Pius Manu usah unjuk rasa itu di Jakarta, Rabu 16 Oktober 2024.
https://tekno.tempo.co/read/1929538/masyarakat-adat-merauke-tolak-psn-food-estate-proyek-berlangsung-brutal
Belum Memiliki Amdal
Berdasarkan laporan Tempo bertajuk Proyek Food Estate Merauke Belum Pnya Amdal. Kok Bisa? dua pejabat di KLHK menyebut bahwa pembukaan rimba di Merauke ini belum mempunyai kajian mengenai akibat lingkungan alias amdal.
Padahal, berasas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa setiap aktivitas nan berada di dalam alias berbatasan dengan rimba lindung wajib mempunyai amdal sebelum dimulai.
Karena kejar-kejaran dengan investor, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hanif Faisol Nurofiq bilang tak bisa menghentukan proyek tersebut. “Kami tak mungkin menolak lantaran bisa mengganggu kesinambungan investasi.” Dia juga bilang, sembari proyek berjalan, Kementerian Pertahanan menyusun arsip amdal.
Proyek ini digadang-gadang bakal menjadi lumbung padi dunia. Dilansir dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua, Menteri Pertanian sebelumnya, Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Merauke diproyeksikan menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan beras nasional dalam dua tahun kedepan.
Iklan
Proyek lumbung pangan di Merauke sebenarnya bukanlah rencana baru. Empat tahun lalu, Mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo memerintahkan kementerian mengantisipasi ancaman krisis pangan. Salah satunya dengan mengusulkan Merauke sebagai food estate.
Jokowi kemudian menugaskan proyek ini berada di bawah Kementerian Petahanan. Prabowo Subianto kala –Menteri Pertahanan saat itu- ditunjuk sebagai pemimpin penyelenggaraan proyek ketahanan pangan akbar.
Prabowo kemudian bekerja sama berbareng Amran untuk membuka lahan. Akhir Juli lalu, Isam membawa 2.000 ekskavator untuk mega proyek ini. Pada praktiknya, PSN food estate Merauke terbagi menjadi dua. Pertama, proyek cetak sawah baru dan tanaman lain nan dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, serta perusahaan swasta Jhonlin Group dengan lahan seluas total satu juta hektare.
Kedua, pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol nan dikelola 10 perusahaan dengan lahan seluas lebih dari 500 ribu hektare. Bagian ini ditetapkan didukung Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol.
Secara keseluruhan, Pastor Pius menerangkan, area food estate Merauke itu terdiri dari lima klaster dan tersebar di 13 wilayah distrik. Seluruhnya berada pada wilayah masyarakat budaya Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei. Diperkirakan, ada lebih dari 50 ribu masyarakat original nan berdiam di 40 kampung di dalam dan sekitar letak proyek PSN Merauke.
Menurut Pastor Pius, kendaraan berat masuk ke wilayah budaya lampau menggusur dan menghancurkan rimba alam, dusun, serta rawa. Pergerakan mereka dikawal abdi negara keamanan dari polisi dan TNI. Tanda budaya nan sempat dibuat sebagai larangan malah dilabrak begitu saja.
“Kami terluka dan bersungkawa lantaran tanah dan rimba adat, tempat hidup hewan dan tempat sakral Alipinek nan kami lindungi, nan diwariskan oleh leluhur kami, dihancurkan tanpa tersisa,” kata Yasinta Gebze, perwakilan masyarakat budaya terdampak dari Kampung Wobikel, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, menambahkan.
KARUNIA PUTRI | TIM TEMPO
Pilihan editor: Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua Disebut Mirip Eksploitasi Era Kolonial
English (US) · 
Indonesian (ID) ·