Meleset dari Target, Baru 16 Tower Rusun ASN di IKN yang Siap Huni Bulan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan pembangunan tower rumah susun aparatur sipil negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) meleset. Saat ini, baru ada 13 dari total 47 tower ASN nan siap digunakan. 

"Semoga di Oktober ini bisa sampai 16 (tower)," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan  ketika ditemui di kantornya, Selasa, 15 Oktober 2024.

Semula, PUPR menargetkan 21 tower ASN rampung dan full furnished,  sehingga siap huni, pada Oktober 2024. Namun, pembangunan kediaman ASN di ibu kota baru mengalami keterlambatan. Musababnya, kata Iwan, penghentian pekerjaan dilakukan beberapa kali. Misalnya, ketika proyek dihentikan sementara menjelang seremoni HUT Kemerdekaan RI ke-79  pada Agustus lalu. 

Proyek bangunan juga sempat terhenti lantaran aspek cuaca. Selain itu, penghentian pekerjaan dilakukan ketika ada aktivitas dan kunjungan Presiden Jokowi ke IKN. 

"Sedikit mundur lantaran kami kesulitan, lantaran sering dipakai, jadi tidak selesai-selesai. Kalau presiden ke sana tidak bisa kerja, tidak bisa kirim barang," ujarnya. 

Namun, Iwan optimistis seluruh tower bisa terselesaikan hingga akhir tahun ini. Meskipun agenda pemindahan ASN ke IKN kembali mundur, Iwan mengatakan pihaknya terus menyiapkan dan menyelesaikan pekerjaan nan sudah ditargetkan sesuai kontrak.

Pemerintah berencana memindahkan ASN ke IKN pada Juli 2024, lampau mundur ke September. Namun, agenda pemindahan pada September juga kembali tertunda. Alasannya, menunggu kesiapan ekosistem. Teranyar,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan ASN pindah ke IKN pada Januari 2025.

"Tadinya September ke Oktober, pengarahan presiden bukan soal apa tadi Pak Menteri PUPR nan juga Kepala OIKN tadi sampaikan sudah selesai. Akan tetapi, diminta ekosistemnya dibereskan," kata Azwar Anas dalam Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024, dikutip dari Antara.

Pilihan Editor: Dukung Transformasi Digital, MRT Berlakukan Sistem Pembayaran Paylater