Menag Potong Insentif Guru-Ustaz di Kemenag Imbas Efisiensi Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya memotong insentif pembimbing kepercayaan dan ustaz di lingkungan Kementerian Agama secara proporsional imbas efisiensi atau pemotongan anggaran nan digariskan pemerintahan Prabowo Subianto.

Nasaruddin mengatakan segala perubahan pos anggaran nan terdampak efisiensi bakal dilakukan secara proporsional.

"Ya saya kira proporsional lah. Kita ada kan kita tetap punya (anggaran) sekitar Rp70 sekian triliun jadi menjadi Rp66 (triliun) sekarang," kata Nasaruddin usai rapat dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

Dia juga memastikan pemotongan anggaran di Kemenag tidak bakal berakibat pada penyelenggaraan Haji 2025.

Ia menegaskan pengurangan bakal dilakukan terhadap pos anggaran nan dianggap layak untuk diubah demi penghematan.

"(Penyelenggaraan) Haji Insyallah enggak (terdampak) hal-hal nan sensitif itu enggak bakal mungkin kita bakal ubah. Jadi (yang diubah) misalnya perjalanan dinas, seminar-seminar itu aja," tutur dia.

Tak hanya itu, Nasaruddin memastikan tidak bakal ada pemutusan hubungan kerja alias PHK di lingkungan Kemenag imbas pemotongan anggaran pemerintah.

"Enggak lah Insyallah pemerintah kan sudah memperhitungkan," ujar dia.

Kementerian Agama (Kemenag) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp12,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp78,5 triliun di 2025.

"Besaran anggaran rekonstruksi efisensi tahun anggaran 2025 Kemenag berasas buletin aktivitas rapat koordinasi antar dialokasikan sebesar Rp12,3 triliun. Jadi lebih dari 12 triliun. Mungkin salah satu kementerian nan paling banyak potongannya," kata Nasaruddin dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI, Kamis (13/2).

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 nan diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo mau APBN tahun ini irit Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos shopping nan kudu dihemat ketua di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

(mab/kid)

[Gambas:Video CNN]