Mengenal GovTech, Layanan Teknologi Pemerintah yang Baru Rilis

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia nan diberi nama INA Digital dalam rangkaian aktivitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.

Dalam sambutannya, Jokowi menekankan pentingnya integrasi beragam aplikasi dan jasa digital pemerintah ke dalam satu portal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita kudu memperkuat Digital Public Infrastructure, semacam ‘jalan tol’ untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga kudu memperkuat transformasi GovTech nan kita namakan INA Digital,” ujar Presiden Jokowi, dikutip dari situs Kemenpan-rb.

Apa itu GovTech?

Secara sederhana, GovTech merupakan lembaga nan bekerja menghimpun jasa digital pemerintah nan selama ini tersebar di ribuan platform dan aplikasi. Menurut Ketua Tim Koordinasi SPBE, Abdullah Azwar Anas, GovTech bukanlah aplikasi alias platform baru, tetapi penyelenggara keterpaduan layanan.

Ini bermaksud untuk mengatasi masalah ribuan aplikasi di beragam lembaga pemerintahan nan susah diinteroperabilitaskan. Saat ini, terdapat kurang lebih 27 ribu aplikasi di lingkup pemerintah nan perlu diintegrasikan.

“Sehingga GovTech nan bakal diluncurkan Bapak Presiden besok ini bukan aplikasi alias platform, tetapi penyelenggara keterpaduan jasa lantaran selama ini lembaga pemerintah mempunyai jasa sendiri-sendiri nan membikin masyarakat kudu mengunduh banyak aplikasi,” kata Anas dalam Konferensi Pers Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024.

Percepatan Layanan

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa lahirnya INA Digital merupakan langkah awal percepatan transformasi jasa digital pemerintahan Indonesia. GovTech ini bakal mengakselerasi integrasi sistem jasa digital di sejumlah jasa prioritas.

Iklan

"Di situ ada jasa pendidikan, jasa kesehatan, ada jasa izin usaha, ada perpajakan, dan lain-lainnya. Memang ini adalah tahap awal kita memulai. Tapi enggak apa, saya kira migrasinya memang kudu bertahap, nan krusial dimulai dulu. ASN-nya, ASN digitalnya juga disiapkan," katanya.

Ia menekankan bahwa setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah wilayah kudu bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. "Tidak bakal maju jika tetap seperti itu. Tinggalkan praktik dan mindset lama," kata Jokowi.

Layanan Prioritas

Abdullah Azwar Anas nan juga merupakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) menekankan, pasca-peluncuran INA Digital, keterpaduan jasa digital pemerintah bakal dikebut. Beberapa jasa prioritas bakal dipadukan dalam satu portal pelayanan publik nan bakal diluncurkan pada September 2024.

Layanan prioritas ini meliputi sektor pendidikan, kesehatan, support sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan jasa aparatur negara. Selama ini, ketika penduduk butuh jasa A, mereka kudu mengunduh aplikasi lembaga A dan mengisi info di aplikasi tersebut. Proses ini berulang untuk jasa lainnya, sehingga teknologi bukannya mempermudah, malah mempersulit warga.

"Maka sesuai pengarahan Bapak Presiden, tidak boleh lagi prosesnya berkait meskipun sudah memakai teknologi. Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, nan di dalamnya menyaratkan adanya pertukaran data. INA Digital bekerja mengintegrasikan jasa tersebut," ujar Anas.

Pilihan Editor: Siapkah Pemerintah Sepenuhnya Terapkan SPBE, Ini Penjelasan Soal GovTech