Menhan Respons DPR: TNI Tak Bisa di Garis Depan Berantas Judi Online

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen TNI (purn) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa TNI tak bisa berada di garis depan pemberantasan judi online (judol). Menurut Sjafrie, pihaknya hanya bisa memberi support kepada abdi negara dalam kasus tersebut.

"Apa nan diteruskan, dilanjutkan oleh TNI dalam rangka mendukung pemberantasan gambling online itu itu tidak berada di garis depan, tapi support memberi support kepada law enforcement," kata dia di kompleks parlemen, Senin (25/11).

Pernyataan itu disampaikan Sjafrie sekaligus merespons usulan personil Komisi I DPR dari PKS, Sukamta. Dalam rapat kerja dengan Menhan di Komisi I, legislator PKS itu mau agar TNI ikut berada di baris depan pemberantasan gambling online.

Nantinya, kata Sukamta, TNI bisa mendapat bagian dari omzet 20 persen dari upaya haram tersebut. Omzet itu nantinya bisa digunakan untuk membantu kesejahteraan prajurit.

"Saya berambisi mudah-mudahan jika itu ditugaskan kelak Pak 20 persen omzet nan digerebek itu dikasih TNI untuk kesejahteraan anggota. Lumayan kan jika Rp900 triliun 20 persen ya itu Rp180 triliun melampaui dari anggaran APBN," katanya.

Merespons itu, Sjafrie tak mau peran TNI disalahartikan dalam pemberantasan gambling online. Namun, dia menegaskan pihaknya bakal ikut mendukung penyelesaian masalah tersebut.

"Tapi nan pastinya adalah moril kita mendukung untuk pemberantasan gambling online. Itu nan saya sampaikan dan juga dilaksanakan oleh panglima TNI," katanya.

(thr/DAL)

[Gambas:Video CNN]