Menhub Budi Karya: 1 Agustus 2024 Bandara IKN Bisa Didarati Pesawat Narrow Body
Sabtu, 22 Juni 2024 12:36 WIB
Menhub Budi Karya Sumadi (tengah) saat meninjau progres pembangunan Bandara IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu 24 Jamlnuari 2024 .ANTARA/HO-BKIP Kemenhub
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi optimistis pada 1 Agustus 2024 Bandar Udara (Bandara) Naratetama (very very important person atau VVIP), prasarana penunjang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara nan dibangun di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bisa didarati pesawat berbadan mini alias ramping (narrow body).
Saat ini, menurut Menhub Budi Karya di Penajam, landasan pacu Bandar Udara Naratetama nan dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memasuki tahap pengerjaan aspal lapisan pertama.
"Kami optimistis pada 1 Agustus 2024, airport itu sudah bisa didarati pesawat narrow body," tambah Budi Karya Sabtu, 22 Juni 2024.
Panjang landasan pacu airport 3.500 meter, ditargetkan pengerjaan landasan pacu itu mencapai 2.200 meter sampai Juli 2024 dan Desember 2024 pengerjaan selesai 100 persen.
Keyakinan itu diungkapkan Menhub Budi Karya saat melakukan peninjauan pembangunan Bandara Naratetama nan berlokasi di wilayah Kelurahan Pantai Lango dan Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Bandara Naratetama juga bisa didarati pesawat berbadan besar alias lebar, jelas Budi Karya, seiring dengan penambahan lapisan aspal nan bakal dilakukan pada tahap berikutnya.
Selanjutnya: Bandara Naratetama prasarana penunjang transportasi IKN itu dapat....
1
2
Selanjutnya
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Terpopuler: Update Gangguan Server PDN, Dampak Pelemahan Rupiah ke Biaya Pembangunan IKN
6 jam lalu
Terpopuler: Update Gangguan Server PDN, Dampak Pelemahan Rupiah ke Biaya Pembangunan IKN
Berita terpopuler ekonomi dan upaya pada Jumat, 21 Juni 2024, dimulai dari akibat gangguan server PDN Kominfo.
Menteri Basuki Belum Tahu Investasi Otorita IKN Tahun Ini Ditargetkan Capai Rp 100 Triliun
11 jam lalu
Menteri Basuki Belum Tahu Investasi Otorita IKN Tahun Ini Ditargetkan Capai Rp 100 Triliun
Pelaksana tugas alias Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadilmuljono blak-blakan soal sasaran investasi di IKN sebesar Rp 100 triliun
Terkini Ekbis Mentan Ajukan untuk Program Cetak Sawah 1 Juta Hektar Prabowo, Update Antrean Bandara lantaran Gangguan Server
17 jam lalu
Terkini Ekbis Mentan Ajukan untuk Program Cetak Sawah 1 Juta Hektar Prabowo, Update Antrean Bandara lantaran Gangguan Server
Mentan Minta Tambahan Anggaran Hingga Rp 51 Triliun untuk mendukung program cetak sawah 1 juta hektar, program presiden terpilih Prabowo
Pramugari Ingatkan Penumpang untuk Makan Sebelum Naik Pesawat, Kenapa?
17 jam lalu
Pramugari Ingatkan Penumpang untuk Makan Sebelum Naik Pesawat, Kenapa?
Seorang penumpang mengalami sakit lampau dinyatakan tidak layak terbang, dia mengaku tidak makan apa pun sebelum naik pesawat.
Update Gangguan Server PDN Kominfo Hari Kedua di Bandara Soekarno-Hatta: Belum Pulih, Masih Manual
17 jam lalu
Update Gangguan Server PDN Kominfo Hari Kedua di Bandara Soekarno-Hatta: Belum Pulih, Masih Manual
Suasana di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada siang hari ini terpantau lebih lengang daripada kemarin usai ramai gangguan pada server PDN.
Rupiah Jeblok, Biaya Pembangunan IKN Bisa Membengkak hingga Berapa?
18 jam lalu
Rupiah Jeblok, Biaya Pembangunan IKN Bisa Membengkak hingga Berapa?
Bagaimana akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan proyek di IKN?
Basuki Hadimuljono Tangani Masalah Lahan untuk IKN Pakai Skema PSDK Plus: Sosialisasi, Gusur, Bayar
22 jam lalu
Basuki Hadimuljono Tangani Masalah Lahan untuk IKN Pakai Skema PSDK Plus: Sosialisasi, Gusur, Bayar
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tukar rugi lahan di IKN bakal diatur dalam SK Gubernur Kalimantan Timur pakai anggaran Kementerian PUPR