Menhub Siapkan Mekanisme Pengadaan Kendaraan Listrik di IKN

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan kementeriannya tengah menyiapkan sistem pengadaan kendaraan listrik untuk Ibu Kota Nusantara alias IKN. Ia menuturkan pengadaan nan diprioritaskan di IKN adalah kendaraan listrik umum. Rencana tersebut sudah dibahas Kemenhub berbareng Otorita IKN.

"Jadi ada dari Balikpapan, dari bandara ke kota dan ada nan di sekitar kota," kata Budi Karya ketika ditemui di sela aktivitas Sustainable E-mobility Event di Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024

Setelah pengadaan kendaraan listrik umum, kata dia, baru dilakukan pengadaan kendaraan listrik individu, misalnya untuk pejabat negara. Ia menargetkan pembahasan sistem ini dalam satu-dua pekan mendatang. "Sehingga, kelak  instansi kudu membeli alias mengadakan, alias leasing," kata dia.

Sebelumnya, Chief Urban Mobility Otorita IKN Resdiansyah namalain Dian menyebut penggunaan kendaraan listrik di IKN secara keseluruhan ditargetkan pada 2045. Namun, selama masa transisi penggunaan kendaraan listrik bakal diterapkan di area inti pusat pemerintahan (KIPP).

"Kita coba dulu di KIPP nan net zero carbon, tidak ada kendaraan bensin,” ujar dia saat ditemui di Gedung Sequis Center, Jakarta Selatan, pada Selasa, 5 Desember 2023.

Dian juga mengatakan IKN kudu mempunyai komitmen kuat agar tercapai 80 persen kendaraan adalah transportasi publik. Semua itu dibangun dari nol, dan bakal memastikan adanya mobilitas nan aktif mulai dari walking (berjalan kaki), cycling (bersepeda), dan public transport (transportasi publik). 

Bahkan di IKN bakal ada micromobility—kendaraan mobilitas individual, baik elektrik maupun tidak bermotor nan berkecepatan di bawah 25 kilometer per jam dan ideal untuk perjalanan jarak pendek. “Micromobility-nya itu tidak boleh di jalan raya lho, ada khususnya nan kita buat,” tutur Dian.

RIRI RAHAYU | MOH. KHORY ALFARIZI

Pilihan Editor: Terkini: Luhut Tawarkan Dua Investasi Potensial ke Elon Musk, Pakar Minta Pemerintah Audit Kekayaan Pejabat Bea Cukai