Menjelang Rencana Pembatasan BBM Subsidi, Pertamina DIY-Jateng Catat Sudah Ada 1 Juta Pendaftar

TEMPO.CO, Yogyakarta - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) mencatat hingga akhir Agustus ini ada sekitar 1 juta lebih pengguna kendaraan roda empat nan telah mendaftarkan diri sebagai calon penerima faedah rencana kebijakan pembatasan BBM subsidi. 

Kebijakan pembatasan BBM Subsisi ini sebelumnya disebut sebut bakal mulai diterapkan 1 Oktober 2024 nanti.

"Karena patokan (pembatasan BBM bersubsidi) belum ada aturannya, saat ini kami tetap melakukan pendataan QR Pertalite untuk pengguna kendaraan roda empat di wilayah DI Yogyakarta -Jawa Tengah secara online," kata Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility PT Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah Brasto Galih Nugroho di Yogyakarta Sabtu 31 Agustus 2024.

Brasto merinci di wilayah DI Yogyakarta, hingga akhir Agustus ini total ada 122 ribu pendaftar dan nan terverifikasi dari jumlah itu ada 91 ribu pendaftar. Sedangkan di Jawa Tengah, ada sekitar 971 ribu pendaftar, sedangkan nan terverifikasi ada 663 ribu pendaftar.

Brasto mengungkap, pihaknya saat ini hanya bekerja mendata sebanyak mungkin info pengguna nan bakal diverifikasi menerima QR Code Pertalite alias BBM bersubsidi itu. Menurutnya, pendataan itu berfaedah jika sewaktu waktu rencana kebijakan itu diterapkan, maka para pendaftar itu sudah tercatat datanya dan bisa menggunakan akses jasa tersebut tanpa kudu mendaftarkan diri lagi.

Hanya saja, ujar Brasto, soal siapa saja nan ditentukan menerima QR Pertalite itu bakal dilakukan verifikasi. Apakah menjadi pihak nan betul benar layak menerima.

"Jadi saat ini semua pengguna roda empat bisa mendaftar, namun bakal ada verifikasi info itu, agar tepat sasaran," kata dia.

Adapun dari monitoring nan dilakukan pihaknya sejauh ini, hambatan nan dihadapi pendaftar salah satunya soal kesesuaian info kendaraan nan tercantum di STNK dengan objek kendaraam nan didaftarkan.

"Misalnya di STNK pelat nomornya A, sedangkan nan difoto nomernya B," kata dia.

Sedangkan mengenai syarat lain seperti kapabilitas mesin kendaraan, jenis kendaraan, dan perihal teknis lain belum diketahui apakah masuk dalam pertimbangan lolos tidaknya verifikasi pendaftar.

Iklan

"Kami hanya mendorong para pengguna kendaraan roda empat segera mendaftarkan diri dulu sebanyam banyaknya untuk berjaga kebijanan itu saat diterapkan," kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya merespons rencana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal kebijakan pembatasan BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024 nanti.

Jokowi mengatakan bahwa rencana pembatasan BBM subsidi itu tetap memandang situasi di lapangan dan prosea sosialisasi.

"Masih dalam proses sosialisasi, kita lihat kondisi di lapangan, belum ada keputusan, belum ada rapat (soal pembatasan BBM subsidi)," kata Jokowi di sela meresmikan Klinik Ibu dan Anak di RSUP dr Sardjito Yogyakarta, Rabu 28 Agustus 2024.

Bahlil sebelumnya mengatakan, kebijakan pembatasan BBM subsidi bakal dilakukan melalui publikasi peraturan menteri (Permen). 

Jokowi sendiri tak menampik rencana pemerintah soal pembatasan BBM bersubsidi itu. Disinggung urgensi kebijakan itu, Jokowi menyebut sejumlah alasannya.

"Yang pertama, ini ada keterkaitannya ya utamanya di Jakarta itu dengan polusi," kata dia. "Yang kedua, kita juga mau ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk nan tahun 2025."

Pilihan Editor: Pertamina Patra Niaga Pastikan Tetap Salurkan Pertalite pada 1 September