Menko Pangan: Impor Garam Konsumsi Disetop Mulai Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan alias Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan aktivitas impor garam untuk kepentingan konsumsi bakal dilarang mulai tahun depan. Keputusan tersebut diambil atas dasar ketentuan nan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

“Putusannya kemarin itu (berdasarkan) Perpres 126, kita tahun depan sudah tidak boleh impor, tidak bakal impor garam konsumsi lagi,” kata Zulhas dalam konvensi pers nan digelar di area Jakarta Selatan pada Jumat, 29 November 2024.

Namun, kebijakan nan bertindak di tahun depan tersebut belum diimplementasikan terhadap importasi garam untuk kepentingan industri. “Garam untuk industri tetap boleh. Tapi kemarin kami juga rapat, diberi tanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, garam industri pun ditargetkan dua tahun mendatang juga tidak impor lagi. Sudah bisa swasembada,” kata Zulhas.

Sementara itu, sebagai upaya memenuhi kebutuhan garam dalam negeri, penyetopan impor garam konsumsi diiringi dengan pengembangan industri garam oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan lembaga nan dia pimpin bakal membangun satu industri tiruan alias modelling untuk memproduksi garam. Nantinya, modelling tersebut bergerak di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kami mau membangun satu modelling kelak di bawahnya BUMN, tentu kami bakal serahkan pada BUMN tapi kami bakal bangun satu modelling untuk bikin produksi (garam)," ujar Trenggono saat ditemui di kantornya kemarin, Kamis, 28 November 2024.

Adapun, letak nan ditentukan oleh KKP untuk membangun industri garam tersebut berada di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Diketahui bahwa garam nan ada di sana mempunyai kandungan Natrium Chloride alias NaCl nan berada di atas pemisah minimum sebesar 97 persen, sehingga dinilai bagus sebagai letak industri garam.

"Kalau garam industri itu kan kebutuhan dasarnya kira-kira di NaCl di atas minimum 97 persen. Di sana (NTT) sudah kami lihat di sana itu lebih dari 97 persen NaCl-nya," tutur Trenggono.

Untuk saat ini, dalam pengembangan industri produksi garam, Trenggono dan kementeriannya berfokus pada kesiapan di bagian hulu. "Saya kira nan paling krusial bagi kami di KKP itu adalah soal hulu. Jadi jika hulunya melimpah, saya punya kepercayaan industri (garam) bisa dibereskan, lantaran itu masuk ke hilir," ucapnya.

M. Raihan Muzzaki berkontribusi dalam penulisan tulisan ini