Menko Polkam: Wacana KPU Jadi Lembaga Ad Hoc Perlu Kajian Mendalam

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan wacana KPU menjadi lembaga ad hoc perlu kajian mendalam.

Menurutnya, ada kelebihan dan kekurangan jika KPU menjadi lembaga ad hoc.

"Oleh karenanya memang krusial untuk dilakukan pengkajian terlebih dulu secara mendalam terhadap akibat daripada perubahan KPU tersebut mengenai dengan independensi, kemudian kredibilitas dan efektivitas KPU dalam melaksanakan pemilu ke depan," kata Budi di Kantor Kemenko Polkam, Senin (25/11).

Ia mengatakan obrolan dengan beragam komponen masyarakat krusial dilakukan untuk menentukan arah kelembagaan KPU ke depan.

"Oleh karenanya obrolan secara terbuka maupun masukan dari beragam pihak, komponen masyarakat ini krusial untuk kita dengar dalam rangka membantu di dalam menentukan arah mana nan terbaik bagi reformasi kelembagaan KPU ini ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Baleg DPR RI Saleh Daulay mengusulkan agar KPU hanya menjadi lembaga ad hoc nan hanya terselenggara selama dua tahun untuk persiapan dan penyelenggaraan pemilu.

Saleh menilai usulan ini perlu demi negara dapat menghemat anggaran, khususnya ketika KPU tidak sedang berada pada tahun-tahun pemilu.

"Jadi kita sedang berpikir di DPR, justru KPU itu hanya lembaga ad hoc, dua tahun saja. Ngapain kita menghabiskan duit negara kebanyakan," kata Saleh saat rapat dengar pendapat antara Baleg DPR RI berbareng tiga lembaga/organisasi di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (31/10).

(yoa/sfr)