Menpan RB Pamer Transformasi Digital Pemerintah RI ke Delegasi Parlemen Thailand

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan performa transformasi digital nan sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia kepada delegasi Parlemen Thailand. Azwar Anas menyebut dalam transformasi digital salah satu program pemerintah Indonesia adalah memangkas proses bisnis. 

“Salah satunya memangkas proses bisnis. Sekarang ada arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tim koordinasi. Kita sedang mengintegrasikan jasa dalam satu portal, nan dimulai dengan menghentikan penambahan aplikasi, sesuai pengarahan Presiden,” kata Azwar saat menerima para delegasi di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, pada Jumat, 28 Juni 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis. 

Kementerian PANRB menerima kunjungan delegasi Parlemen Kerajaan Thailand serta perwakilan dari Royal Thai Embassy. Rombongan dipimpin oleh Ketua Komite Tetap Pembangunan Politik, Komunikasi Massa, dan Partisipasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Kerajaan Thailand Parit Wacharasindhu.

Kunjungan dilakukan untuk mempelajari pengalaman reformasi birokrasi Indonesia, khususnya transformasi digital, pelayanan publik, dan Sumber Daya Manusia Aparatur. 

Dalam keterangan tertulis Kementerian PANRB disebutkan dalam kajian nan dilakukan pada beragam negara maju, keterpaduan dan interoperabilitas jasa digital telah menjadi pola nan umum, sehingga rakyat tidak perlu repot dalam mengakses beragam jasa pemerintah.

Solusinya adalah membikin suatu agensi nan bisa menggerakkan keterpaduan jasa digital pemerintah nan biasa disebut sebagai Government Technology (GovTech).

Menjawab kebutuhan tersebut, Indonesia sekarang telah mempunyai INA Digital sebagai GovTech. Tugas utama dari INA Digital adalah menyatukan jasa digital pemerintah nan selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga.

Beberapa jasa prioritas nantinya bakal dipadukan oleh INA Digital dalam satu portal. Layanan nan dimaksud meliputi sektor pendidikan, kesehatan, support sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, hingga jasa aparatur negara.

Iklan

“Masih on progress, sekitar September-Oktober 2024 kami selesaikan ini,” kata Anas.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Pembangunan Politik, Komunikasi Massa, dan Partisipasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Kerajaan Thailand Parit Wacharasindhu mengatakan negaranya dan Indonesia menghadapi tantangan serupa, ialah aplikasi milik pemerintah belum terintegrasi.  

“Lebih mudah jika masyarakat mempunyai one stop service dalam satu platform. Tidak hanya memudahkan akses pelayanan publik, namun juga berujung pada efisiensi dan transparansi sistem layanan,” kata Parit. 

Parit menyebut saat ini Thailand juga berupaya mengintegrasikan aplikasi pemerintah nan jumlah puluhan, apalagi terdapat lembaga nan mempunyai lebih dari satu aplikasi. Tantangannya, kata dia, adalah sistem nan tidak mudah diintegrasikan serta adanya egosektoral instansi.

Selain itu, Parit juga menyoroti literasi digital masyarakat di negara berkembang untuk mengimbangi adanya transformasi digital nan sedang didorong pemerintah. Meskipun akses internet di Thailand relatif mudah seperti di Indonesia, masyarakat Thailand menghadapi ancaman keamanan dan kejahatan siber. 

“Penggunanya cukup banyak, namun saat ini justru rentan dengan kejahatan siber seperti phising alias penipuan online,” kata dia. 

Pilihan Editor: Apa itu Pusat Data Nasional nan Terkena Ransomware?