Impor Garam Konsumsi Disetop Tahun Depan, Trenggono: Kita Bangun Modeling

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun industri garam di dalam negeri untuk menyetop impor garam konsumsi pada tahun 2025. Dia berujar, lembaganya bakal membangun satu industri tiruan alias modeling, untuk memproduksi garam nan berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kami mau membangun satu modeling kelak di bawahnya BUMN, tentu kami bakal serahkan pada BUMN tapi kami bakal bangun satu modeling untuk bikin produksi (garam)," ujar Trenggono saat ditemui di kantornya pada Kamis, 28 November 2024.

KKP, kata Trenggono, telah menentukan letak untuk membangun industri garam tersebut. Daerah itu berada di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan dinilai bagus sebagai letak industri garam.

Menurutnya, pembangunan industri garam mempunyai beragam kriteria krusial untuk dapat menentukan letak itu. Meskipun tak menyebut seperti apa kriteria itu, Trenggono mengatakan saat ini kementeriannya berfokus pada bagian hulu untuk memproduksi garam.

"Saya kira nan paling krusial bagi kami di KKP itu adalah soal hulu. Jadi jika hulunya melimpah, saya punya kepercayaan industri (garam) bisa dibereskan, lantaran itu masuk ke hilir," ucap dia.

Mantan Wakil Menteri (Wamen) Pertahanan ini turut membeberkan mengenai kandungan garam nan dibutuhkan masyarakat sebagai bahan konsumsi. Trenggono mengatakan, kandungan tersebut ialah Natrium Chloride alias NaCl nan berada di atas minimum sebesar 97 persen.

"Kalau garam industri itu kan kebutuhan dasarnya kira-kira di NaCl di atas minimum 97 persen. Di sana (NTT) sudah kami lihat di sana itu lebih dari 97 persen NaCl-nya," tutur Trenggono.

Dalam kesempatan nan sama, Menteri Koordinator bagian Pangan, Zulkifli Hasan namalain Zulhas menjelaskan mengenai pemerintah hendak menyetop impor garam pada 2025. Dia mengatakan izin pemberhentian impor garam tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Zulhas menyebut swasembada garam bakal dilakukan mulai tahun depan. "Kita tidak boleh impor garam untuk konsumsi lagi. Itu diatur oleh Perpres 126," ujar Zulhas usai menjalankan rapat terbatas di Gedung Mina Bahari III, KKP.

Dia mengatakan, wacananya peningkatan industri garam bakal dibebankan kepada KKP selama dua tahun. Zulhas menyebutkan, perihal tersebut agar Indonesia bisa memproduksi garam sebagai bahan konsumsi masyarakat.

"Jadi tanggung jawabnya besar, dan dua tahun lagi ya dibebankan kepada Menteri Kelautan juga untuk garam industri. Harus bisa produksi sendiri," ucap dia.

Eks Menteri Perdagangan ini menginginkan industri garam tersebut kudu mencapai kata swasembada. Dia meminta agar setiap perusahaan nan memproduksi garam, dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk memproduksi garam sebagai bahan konsumsi masyarakat.

"Sementara kelak perindustrian (garam) silahkan menyampaikan jumlah nan dibutuhkan berapa," tutur Zulhas.

Sementara itu, dia mengatakan upaya untuk menghentikan impor garam pada tahun depan merupakan komitmen pemerintah. Hal tersebut, kata Zulhas, sebagai corak perwujudan untuk mencapai swasembada pangan nan diinginkan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2027.

"Ya, semua ini adalah dalam rangka menuju swasembada pangan, sebagaimana disampaikan Bapak Presiden tadinya 2028, kemarin di G20, Bapak Presiden sudah menyampaikan maju lagi, 2027. Jadi waktu kita pendek sekali, besok kan sudah 2025, artinya dua tahun," ujar dia.

Zulhas percaya swasembada pangan terwujud pada 2027. Dia mengatakan, semua lembaga pemerintahan saat ini sedang bekerja keras untuk menggapai ambisi tersebut nan hanya tersisa dua tahun.

"Dalam kerja dua tahun ini, kami percaya, kami yakin, kami kompak, kami kerja keras semuanya, mudah-mudahan sebelum 2027 bisa swasembada, minimal beras jagung dan garam untuk konsumsi," ucap Zulhas.