Menteri Basuki Sebut Proyek IKN Wujud Program Pemerataan Pembangunan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Ibu Kota Nusantara alias IKN bakal menjadi episentrum pembangunan Indonesia. Dengan IKN, pembangunan nasional dinilai tidak lagi berpusat di Jawa.

"Selama ini PDB Indonesia ada di Jawa dan sebagian Sumatera. Dengan IKN, diharapkan bakal jadi pemerataan pembangunan," kata Basuki dalam aktivitas ASN Talent Fest 2024 & Anugerah ASN 2023,Selasa, 27 Agustus 2024, dikutip dari kanal YouTube Kementerian PANRB.

Plt Kepala Otorita IKN itu juga mengatakan IKN bakal menjadi kota masa depan nan berkelanjutan. Sebab, pemerintah mempunyai tiga prinsip dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur itu. "Kualitas, estetika, keberlanjutan lingkungan," ujar Basuki.

Lebih lanjut soal keberlanjutan lingkungan, Basuki mengatakan IKN dibangun dengan konsep rewilding alias meliarkan kembali. Kawasan nan sebelumnya merupakan rimba tanaman industri (HTI) eucalyptus itu sekarang ditanami ratusan tanaman dari luar. 

"Dengan rewilding, burung rangkok datang ke IKN. Banyak burung endemik datang," kata Basuki. "Kalau monokultur, tidak ada hewan nan datang."

Basuki juga menyatakan kualitas udara di IKN baik dan sehat. Menurutnya, perihal ini berbeda dengan kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya. "Anak-anak kita di Jabodetabek rentan penyakit. Tapi di sana (IKN) air quality di level 6. Sangat sehat," kata Basuki.

Meski pemerintah menyatakan IKN bakal berakibat pada pemerataan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, masyarakat lokal terdampak proyek tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Seorang Pemangku Adat Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Asmin, tetap terbayang bentrok masyarakat dengan perusahaan nan terjadi sebelum IKN. Ia bercerita gimana masyarakat budaya Pemaluan kehilangan sumber penghidupan. Musababnya, perusahaan nan bergerak di bagian rimba tanaman industri itu menguasai lahan bertani warga.

“Pembangunan IKN membikin kami khawatir, apalagi ini proyek pemerintah,” kata Asmin sembari menyeruput secangkir kopi hitam di rumah Ketua RT05 Pemaluan, Minggu, 11 Agustus 2024. Saat 

Iklan

Terlebih, tanda-tanda penguasaan  sudah ada tanda  penguasaan lahan masyarakat Pemaluan oleh pemerintah. Salah satunya, lahan untuk pembangunan Tol IKN seksi 6A dan 6B.  Sebagai Pemangku Adat Pemaluan, Asmin tidak mendengar kata permisi dari pemerintah tapi land clearing sudah dilakukan. 

“Tiba-tiba, kok, ada (land clearing). Kami resah juga. Belum ada kesepakatan dengan kami,” ujar Asmin. 

Salah satu penduduk terdampak tol 6A adalah Alfian, 44 tahun, nan belum mendapat tukar rugi penuh. Ia kehilangan lahan sawit 7.000 m2 tapi baru mendapat tukar rugi Rp 3 juta alias setara 10 m2. “Waktu itu Kementerian PUPR bilang mau bayar, nan penting, (proyek) mereka masuk dulu,” kata Alfian.

Menurutnya,  pembayaran tukar rugi tertunda lantaran lahannya diklaim sebagai aset dalam penguasaan (ADP) pemerintah. Padahal, lahan tersebut merupakan lahan miliknya, sudah turun temurun dari nenek moyang. “ADP nan masuk ke lahan saya, bukan lahan saya  masuk ke ADP,” tuturnya.

Namun belakangan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya menyiapkan Rp 140 miliar untuk mengganti rugi penduduk terdampak. anti rugi itu disiapkan untuk penduduk nan lahannya bakal digunakan untuk proyek tol seksi 6a dan 6b, pengendali banjir Sepaku, serta Masjid IKN. Ia menjelaskan, pembayaran tukar rugi ini merujuk pada Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. 

Pilihan Editor: Diduga Tidak Periksa Barang Kaesang dan Erina Gudono, Bea Cukai Didesak Beri Penjelasan Publik