Menteri Investasi Rosan Roeslani Bakal Realistis Soal Investor Asing IKN

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan sampai saat ini tidak ada sasaran unik mengenai jumlah modal asing untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Eks Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara ini lebih menyoroti patokan nan jelas dapat memungkinkan penanammodal asing masuk ke IKN. “Baru satu hari kami (bekerja). Kami realistis lah, kelak dilihat,” kata Rosan usai dipanggil Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.

Rosan mengatakan, pemodal tertarik mengguyurkan investasi jika ada kepastian ‘rule of law’. Sehingga menurut dia kepastian norma menjadi kunci jika mau mendapatkan investasi asing di IKN. “Apabila perlu ada penyesuaian alias perubahan patokan agar (investor) masuk dan memberikan faedah kepada rakyat Indonesia, itu bakal segera diberlakukan,” katanya.

Rosan jadi satu di antara tiga menteri nan dilantik oleh Jokowi pagi kemarin. Ia mengisi posisi nan ditinggal Bahlil Lahadalia, nan dilantik sebagai Menteri ESDM. Menteri lain nan dilantik Jokowi adalah Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM.  

Minimnya investasi asing di IKN sebelumnya dianggap menjadi salah satu pembangunan calon ibu kota negara baru. Pemerintah memerlukan guyuran biaya untuk menyeimbangkan pengeluaran anggaran negara.

Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024, menganggarkan Rp 72 triliun biaya dari APBN untuk pembangunan IKN. Namun Kementerian Keuangan mengumumkan anggaran umum pada 2024 naik sekitar Rp1,9 triliun. Kenaikan anggaran pembangunan IKN untuk memenuhi kualitas pembangunan prasarana IKN, kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024.

Komposisi APBN untuk membiayai proyek IKN hanya 20 persen dari total Rp 466,9 triliun. Artinya, pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp 90,4 triliun. Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 mencatatkan alokasi anggaran pembangunan IKN hanya sebesar Rp 143,1 miliar.

Iklan

Presiden Jokowi beberapa kali merombak patokan IKN untuk memudahkan pemodal masuk. Belum lama ini, dia secara resmi memberi izin kewenangan guna upaya (HGU) bagi para penanammodal di Nusantara dengan jangka waktu paling lama mencapai 95 tahun tanpa berjenjang namalain secara langsung.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN nan diteken Jokowi, Senin, 12 Agustus 2024.

Di hadapan Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani menyebut persoalan izin HGU ini menjadi salah satu dari 15 masalah nan disorot parlemen. Izin HGU IKN ini disamakan dengan masalah mafia tanah hingga gambling online. “DPR RI memberikan perhatian nan besar mengenai beragam persoalan nan menjadi perhatian rakyat,” kata Puan dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Pilihan editor: Jokowi Perintahkan Supratman Bereskan Revisi UU Perkoperasian