Menteri Maruarar Sirait Berencana Gunakan Tanah Sitaan untuk Bangun Perumahan Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bakal berjumpa dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan alias BPKP Muhammad Yusuf Ateh pada Kamis, 31 Agustus 2024. Pertemuan tersebut membahas soal legalitas tanah untuk membangun program 3 juta rumah nan dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Pria nan kerap disapa Ara ini bermaksud untuk memanfaatkan tanah-tanah sitaan dari koruptor nan saat ini dipegang oleh Kejaksaan Agung maupun KPK. Menurutnya, perihal tersebut dapat dimanfaatkan untuk perumahan guru, personel TNI-Polri berkedudukan dan bergaji rendah dan ASN nan bergaji rendah nan belum mempunyai rumah.

"Kalau Pak Jokowi kemarin di mana-mana bagi sertifikat tanah, saya mau Pak Presiden Prabowo Subianto bagi-bagi rumah. Caranya gitu, tanah-tanah sitaan dari koruptor dikembalikan buat rakyat. Tapi itu diagunkan, jaminannya adalah tanahnya, dan juga jika dia personel TNI-Polri, pegawai ASN, dia punya slip gaji, kita kasih (tenor) 20 tahun alias 30 tahun sehingga cicilannya tidak mahal," ujarnya dalam aktivitas Diskusi Program Tiga Juta Rumah nan diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.

Selanjutnya, pertemuan Ara dengan Ateh ini juga bermaksud agar tanah sitaan tersebut dapat menjadi pembahasan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sehingga menurutnya dapat disetujui dan dilegalkan sebelum dibangun menjadi rumah.

"Saya sudah bicara dengan Kepala BPKP agar aman. Karena ini nggak menggunakan duit negara, tanahnya dari swasta, nan bangun swasta. Dan diserahkan kelak kita lihat gimana kepada rakyat," katanya saat ditemui sebelum melakukan rapat kerja berbareng Komisi V DPR RI dalam rangka perkenalan dan penjelasan tugas pokok dan kegunaan masing-masing kementerian/lembaga pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Iklan

Selain itu, Ara juga mau melakukan efisiensi pengeluaran anggaran di kementeriannya untuk realisasi program 3 juta rumah. Salah satunya dengan menawarkan sistem shopping nan terpusat. Jadi kementeriannya langsung memesan bahan baku, khususnya untuk pembuatan rumah, langsung ke pabriknya, baik itu pabrik semen, besi, dan lain sebagainya.

"Kalau kita deal sama pabrik semen dan minta potongan nilai Akan murah nilai jual untuk rakyat lantaran biaya-biaya untuk materialnya bakal turun. Saya mau minta Pak Ateh kepala BPKP untuk mengizinkan itu. Jadi kita bukan hanya mengamankan duit negara tapi juga membikin efisien duit negara," imbuh Ara. 

Sebagai informasi, biaya untuk membangun rumah di tahun 2024 hanya sebesar Rp 5,07 triliun. Menurutnya, nomor tersebut merupakan biaya nan mini untuk membangun program 3 juta rumah. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, anggaran untuk perumahan sebanyak Rp 14,681 triliun. Menurut Ara, dengan anggaran tersebut, realisasi pembangunan perumahan hanya sekitar 200 ribuan unit.

Pilihan Editor: Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti Sebut Siap Lanjutkan IKN: Kami Selesaikan Semuanya