Menteri PPN Suharso Monoarfa Tanggapi Keluhan Bahlil soal Penurunan Anggaran BKPM pada 2025

Sedang Trending 5 bulan yang lalu
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas berbareng Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin 11 September 2023. ANTARA/Imamatul Silfia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas berbareng Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin 11 September 2023. ANTARA/Imamatul Silfia.

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menanggapi pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengenai penurunan anggaran Kementerian Investasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

“Hampir semua Kementerian pasti minta tambahan, termasuk tambahan nan kemarin ini dari Pak Bahlil (dalam Rapat Kerja berbareng Komisi VI DPR RI) ,” ujar Menteri PPN dalam aktivitas Sustainable Development Goals (SDGs) Center Conference 2024 nan dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024.

Berdasarkan patokan nan berlaku, lanjut Suharso Monoarfa, Bappenas mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi setiap program di pemerintahan dengan standar Governance Risk Compliance (GRC).

Dengan perspektif GRC, RKP 2025 bakal mengukur jenis dan tingkat akibat (risk appetite) dalam setiap agenda pembangunan.

“Jadi sekarang dengan instrumen GRC itu kami juga bisa mengatakan ‘oh ya, ini enggak, ini begitu’. Kalau-kalau dia (anggaran kementerian tertentu) nambah, malah jika bisa kami kurangi. Kami juga sedang berpikir belanja-belanja modal itu mungkin tidak perlu lagi ada di APBN,” ungkap Suharso Monoarfa.

Pada Selasa, 11 Juni 2024, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta anggaran untuk Kementerian Investasi nan sebesar Rp 681 miliar untuk 2025 dinaikkan.

Selanjutnya: Dengan anggaran nan tidak memadai, ucap Bahlil, bakal susah mencapai.... 

  • 1
  • 2
  • Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.


 

Video Pilihan


DPR Rapat Tertutup dengan Kemenhan dan TNI, Bahas Anggaran hingga Alutsista

1 menit lalu

 Runi/Man
DPR Rapat Tertutup dengan Kemenhan dan TNI, Bahas Anggaran hingga Alutsista

Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Pertahanan alias Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pimipinan ketiga matra TNI, ialah Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), juga ikut menghadiri rapat. Diskusi mereka berjalan tertutup dengan argumen untuk merahasiakan pembahasan tentang anggaran dan perangkat utama sistem senjata (alutsista).


Kasus Harun Masiku Hidup Lagi, KPK Tegaskan Tak Berkaitan dengan Lengsernya PDIP

45 menit lalu

Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango (kanan) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024. Dalam raker tersebut Ketua KPK dan Ketua PPATK meminta penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Harun Masiku Hidup Lagi, KPK Tegaskan Tak Berkaitan dengan Lengsernya PDIP

Pimpinan KPK menyatakan pengejarana Harun Masiku gencar dilakukan sejak dulu.


Seskab Ajukan Tambah Anggaran Rp 164,31 Miliar pada 2025: Karena Ada nan di IKN, di Jakarta

3 jam lalu

Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Seskab Ajukan Tambah Anggaran Rp 164,31 Miliar pada 2025: Karena Ada nan di IKN, di Jakarta

Seskab Pramono Anung mengusulkan penambahan anggaran Rp 164,31 miliar untuk tahun 2025, di antaranya lantaran IKN.


Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

3 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia alias Mabes Polri untuk melaporkan mengenai dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia protes anggarannya dipangkas sementara sasaran investasi ditetapkan naik. Ia minta sasaran RKP direvisi dan DPR panggil Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas


AHY Sungkan Ajukan Anggaran Kementerian ATR/BPN 2025 sebesar Rp 14 Triliun

6 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, kerap disapa AHY (ketiga kanan) saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (11/6/2024). (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)
AHY Sungkan Ajukan Anggaran Kementerian ATR/BPN 2025 sebesar Rp 14 Triliun

AHY awalnya mau mengusulkan anggaran sebesar Rp 14 triliun untuk kementerian nan dipimpinnya. Namun, dia mengaku sungkan. Apa alasannya?


Komisi III DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp 165,31 Triliun

6 jam lalu

Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto (tengah) berbincang dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo (kiri) dan Kabiddokkes Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Syamsul Bahar (kedua kanan) saat meninjau penyelenggaraan hormat kesehatan Polri Presisi untuk Negeri di Dinning Hall Jakabaring Sport City (JSC), Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan 9 November 2023. Bakti kesehatan nan diikuti 1.500 orang tersebut sebagai corak support Polri dalam membantu masyarakat kurang bisa di Sumatera Selatan. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Komisi III DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp 165,31 Triliun

Diketahui, pagu sugestif tahun anggaran 2025 untuk Polri awalnya adalah sebesar Rp 104,67 triliun. Polri usul agar naik jadi Rp 165,98 triliun.


40 Pegawai Kementerian PPN Bappenas Siap Pindah ke IKN Setelah HUT RI

10 jam lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, saat ditemui usai Rapat Kerja berbareng Komisi XI DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. Tempo/Annisa Febiola.
40 Pegawai Kementerian PPN Bappenas Siap Pindah ke IKN Setelah HUT RI

Sudah tersedia kediaman nan dapat menampung 2.160 ASN untuk pemindahan tahap awal di IKN


Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Anggota Dewan Sentil Bahlil

11 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta pertimbangan penyelenggaraan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Anggota Dewan Sentil Bahlil

Anggota Komisi VI DPR RI menyentil Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ihwal progres investasi di Ibu Kota Nusantara alias IKN


Bahlil Beberkan Modal nan Ditanam Starlink di Indonesia

18 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta pertimbangan penyelenggaraan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahlil Beberkan Modal nan Ditanam Starlink di Indonesia

Bahlil menjelaskan pihaknya tidak terlibat dalam pembahasan teknis investasi Starlink


Usul Anggaran Rp 10 Triliun, Menteri Trenggono Diprotes Anggota DPR

20 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono . TEMPO/M Taufan Rengganis
Usul Anggaran Rp 10 Triliun, Menteri Trenggono Diprotes Anggota DPR

Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR RI mengkritik Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.


Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis