Menteri PU Ingin Memperlambat Pembangunan IKN, Otorita: Target Tetap 2028

TEMPO.CO, Jakarta - Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Danis Sumadilaga, mengatakan tidak bakal memperlambat laju pembangunan Ibu Kota Nusantara alias IKN. Ia menyebut, targetnya telah ditetapkan hingga 2028.

"Kan ada sasaran dilanjutkan, sampai untuk sasaran 2028. Makanya kita lihat aja," ujarnya saat ditemui usai melakukan rapat kerja berbareng Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Danis menyatakan bahwa prioritas utama pembangunan di IKN saat ini adalah membentuk ekosistem nan lengkap. Hal ini dilakukan dengan membangun gedung-gedung untuk kegunaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif terlebih dahulu.

"Legislatif dan yudikatif insyaallah kita sedang persiapkan. Kalau basic design dan sebagainya kan sudah ada dari teman-teman PUPR," kata Danis.

Danis juga membeberkan kesiapan untuk melanjutkan pembangunan tersebut di tahun 2025. Sementara itu, rumah-rumah menteri ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. "Berdasarkan perjanjian nan ada, 36 (rumah menteri) selesai," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan bakal memperlambat laju pembangunan IKN. Hal tersebut berasas kekhawatiran Presiden Prabowo Subianto terhadap situasi geopolitik nan semakin memanas. Karena itu, Dody mengatakan bakal lebih memprioritaskan swasembada pangan terlebih dahulu.

Iklan

"Dari hasil obrolan berbareng Bapak Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan, untuk IKN bakal tetap kami teruskan mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," ujarnya dalam rapat kerja berbareng Komisi V DPR RI pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Dody menyatakan bahwa Indonesia belum bisa mencapai swasembada pangan dan tetap berjuntai pada impor beras, nan dikhawatirkannya dapat memicu masalah sosial nan lebih besar.

"Takutnya kelak Ukraina meledak, Iran meledak. Itu kan kelak kita jadi nggak bisa makan. Beras kan semua orang, kan jika nggak makan beras seolah-olah nggak makan, jangan lah. Beras itu utama, tanggungjawab PU support Pak Presiden soal swasembada, berfaedah support Kementan. Itu dulu nan utama, termasuk swasembada air lah," ujarnya.

Pilihan Editor: Kejagung Tetapkan Tom Lembong Tersangka Impor Gula, Beberapa Kali Beda Pendapat dengan Bahlil Soal Hilirisasi dan IKN