Menteri Sosial Sebut Bansos Pemerintah Pusat Tetap Disalurkan Menjelang Pilkada

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, penghentian support sosial (bansos) sementara menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak hanya bertindak pada bansos nan sumber dananya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan, bansos nan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bakal tetap disalurkan seperti biasa.

“Sesuai dengan kebutuhan Kementerian Dalam Negeri, nan dihentikan nunggu Pilkada adalah nan APBD. Tapi nan APBN ya kami secara bertahap. Lebih-lebih, jika dari Kemensos kan semua sudah cash transfer, ya.” ujarnya saat dihubungi Tempo pada Jumat malam, 15 November 2024.

Pria nan berkawan disapa Gus Ipul itu menyatakan, tidak ada wilayah nan dikecualikan dalam penyaluran bansos nan berasal dari APBN.

Dia menjelaskan, penyaluran bansos nan dananya berasal dari APBN dilakukan melalui golongan bank-bank milik negara (Himbara) kepada penerima faedah secara langsung dalam corak cash atau duit tunai. Sedangkan, bagi penerima faedah nan tidak mempunyai rekening alias jauh dari jasa perbankan, dikirim melalui Kantor Pos.

“Bansos dari kami nggak ada nan dalam corak natural (bansos barang), tetapi langsung cash,” kata dia.

Saifullah pun mengklaim, bansos nan dikirim ini murni untuk mencukupi kebutuhan masyarakat nan membutuhkan, bukan untuk kepentingan politik. “Bansos ini tidak untuk politik, tapi ini betul-betul untuk kebutuhan mereka,” ucap dia.

Sebelumnya, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, pemerintah bakal menyetop penyaluran support sosial alias bansos. Surat info (SE) resmi mengenai penghentian sementara waktu penyaluran bansos hingga penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 selesai diterbitkan dan diedarkan, Rabu, 13 November 2024.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, mengatakan penghentian penyaluran bansos sementara waktu itu, dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, terkecuali di wilayah terjadinya bencana, seperti wilayah nan dilanda erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kecuali daerah-daerah nan sedang tertimpa bencana, kan ada letusan di Flores Timur itu ya, jika nan (daerah) lain ditunda dulu (penyaluran bansos-nya)," kata Bima, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November 2024 seperti dikutip dari Antara.

Bima menjelaskan, penyetopan penyaluran bansos sementara itu juga dilakukan terhadap semua jenis bansos. "Semuanya, kan biasanya ada bahan pokok, lain-lain, tentu kelak jika ada perihal hal nan kemudian menjadi pertanyaan kami bakal koordinasikan lagi, tapi substansi-nya adalah seperti itu, pengecualian hanya pada wilayah bencana," ujarnya.

Dia menegaskan, setelah penyelenggaraan pemungutan bunyi Pilkada 2024 digelar pada 27 November maka penyaluran bansos baru bakal diperbolehkan lagi.

Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis