Muhammadiyah Jadi Korban Peretasan PDNS: Ini Bukan Insiden Biasa

Jakarta, CNN Indonesia --

Muhammadiyah menjadi salah satu korban serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) nan mengakibatkan gangguan jasa hingga tersanderanya info kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi mengatakan lembaganya mempunyai ribuan lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi, dan juga mempunyai ribuan pengajar serta pembimbing besar nan datanya tersimpan di PDN.

"Serangan nan terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan sekadar kejadian biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital alias sistem siber Indonesia," kata Ismail dalam keterangan nan dibagikan PP Muhammadiyah, Jumat (28/6).

Pegiat media sosial pendiri Drone Emprit itu mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Apalagi, kata dia, pemerintah sejauh ini belum mempunyai back up alias persediaan info dari beberapa kementerian/lembaga nan tersandera, dan tetap berupaya untuk melakukan pemulihan.

Ismail pun menyoroti kesalahan alias kekurangan pada perencanaan Pemerintah dalam membentuk PDN.

"Semua orang diminta datanya di PDN, tetapi pemerintah tidak mempunyai back up info untuk itu, kenapa di perencanaannya tidak memikirkan sistem back up, dan manajemen resiko nan bakal terjadi," kata Ismail bertanya-tanya.

Ismail mengatakan Muhammadiyah berambisi Pemerintah bisa bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Dia mau pemerintah juga segara mengambil langkah-langkah pemulihan.

"Pemerintah dalam mengatasi masalah PDN ini kudu berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Serta berambisi Pemerintah dengan segera menyusun kembali sistem siber nan lebih komprehensif dengan melibatkan expert dari beragam pihak nan transparan," kata dia.

PDNS lumpuh lantaran diserang peretas. Imbasnya, 210 lembaga pemerintah terdampak dan jasa publik berbasis digital terganggu.

Pusat info nan berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware sejak 20 Juni lalu. Hingga saat ini, pemerintah belum bisa sepenuhnya memulihkan PDNS.

Di sisi lain, peretas meminta tebusan hingga Rp131 miliar.

Anggota Komisi I Mayjen Purn TB Hasanuddin mengkritik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) nan dinilai abai hingga PDNS bisa diretas. Dia menilai peretasan PDNS sebagai kegoblokan nasional. Sebab, peretasan dan kebocoran info sering terjadi selama bertahun-tahun.

(yla/pmg)

[Gambas:Video CNN]