Muhammadiyah Setuju Terima Izin Tambang dari Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengungkapkan PP Muhammadiyah telah setuju menerima izin tambang dari pemerintah.

Ia mengatakan keputusan ini sudah dilakukan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah nan digelar sekitar pertengahan bulan Juli ini.

"Ya, nan jelas itu melalui pleno. Nah pleno sudah memutuskan setuju, Bismillah, Muhammadiyah bakal mengambil lahan dengan syarat-syarat ABCD nan sudah saya sampaikan," kata Azrul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/7) malam.

"Jadi di Muhammadiyah itu bertindak asas kolektif kolegial. Walaupun ada nan tidak setuju, jika sudah diputuskan bersama-sama ya kudu setuju. Atau sebaliknya, jika diputuskan tidak setuju, ya kudu semuanya tidak setuju," tambahnya.

Azrul menjelaskan Muhammadiyah dalam posisi ditawarkan untuk mendapatkan kewenangan izin tambang oleh pemerintah. Ia menilai pemerintah punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri mengenai ini, semisal Muhammadiyah dianggap berjasa dan berkontribusi besar kepada negara selama ini.

Meski begitu, dia mengatakan awalnya Muhammadiyah tetap mengkaji perihal ini ketika wacana ini mulai bergulir ke publik. Azrul mengatakan Muhammadiyah sudah melakukan kajian secara mendalam, baik dari sisi ekonomi, bisnis, aspek sosial, budaya, hukum, dan HAM dan lingkungan selama tiga jika terakhir ini.

"Praktisi, master tambang, praktisi tambang, mahir hukum, mahir lingkungan, dan lain-lain. Nah dari kajian-kajian nan mendalam nan kita lakukan, tidak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Akhirnya Muhammadiyah memutuskan alias memberi isarat lah bakal mengambil tambang," kata dia.

Azrul berdasar Muhammadiyah menerima tambang lantaran saat ini Indonesia tetap belum bisa melakukan transisi energi. Ia menilai jika manusia meninggalkan ketergantungannya pada batu bara, maka bumi bakal gelap gulita.

Karena itu, dia mengatakan Muhammadiyah bakal merencanakan, dan memulai proses transisi daya ke depannya seiring proses tambang.

"Saya selaku Ketua Majlis Lingkungan, sudah merencanakan itu, gimana ke depan transisi daya ini kudu kita lakukan," kata dia.

Azrul mengungkapkan argumen lain, Muhammadiyah mau memberikan contoh baik jika mengelola tambang nantinya. Ia tak mau nantinya bakal muncul tambang-tambang liar dan melakukan pertambangan secara sembrono nan meninggalkan masalah.

Ia mengatakan Muhammadiyah bakal menambang dengan program 'tambang hijau'. Salah satu caranya dengan melakukan restrukturisasi lahan seperti sedia kala jika sudah selesai proses pertambangan.

"Termasuk kelak pasca tambang. (Kita bakal kembalikan lagi. Masyarakat nan ada di sana kudu kita berdayakan. Muhammadiyah bakal mengambil pera memberikan contoh-contoh nan baik. nan memberikan edukasi kepada teman-teman nan sudah bergerak di bagian pertambangan," kata dia.

Pemerintah sebelumnya memberikan kesempatan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mendapatkan izin pengelolaan tambang.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara

(rzr/sfr)

[Gambas:Video CNN]