Muhammadiyah: Tak Bisa Disalahkan jika Banyak Kader Ragu soal Tambang

Jakarta, CNN Indonesia --

Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief menilai pihaknya tak bisa menyalahkan kader-kader Muhammadiyah jika di antara mereka tetap banyak nan ragu mengenai izin tambang. Sebab selama ini kerap muncul persepsi bersuara negatif soal tambang di publik.

"Tak bisa disalahkan jika kader-kader kita tetap banyak nan ragu, tetap banyak mau kepastian, 'perspektifnya apa sih?' Dan lain-lain," kata Hilman dalam pidatonya di aktivitas MoU PP Muhammadiyah dengan salah satu bank swasta di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (26/7).

Hilman mengakui 'image' soal tambang nan berkembang di publik dikonotasikan kerap salah pengelolaan hingga memunculkan akibat sosial dan lingkungan.

Ia pun tak mempermasalahkan jika muncul pro dan kontra dari para kader Muhammadiyah mengenai sikap Muhammadiyah soal izin tambang di sosial media saat ini.

"Karena nampaknya di sosmed sedang ribut. Sedang tarik tambang di sosial media. Itu negara demokrasi, dan kami menghargai. Karena saya lihat juga suara-suara nan masuk merupakan kecintaan pada persyarikatan," kata dia.

"Tapi saya kira ini juga merupakan bagian dari tajdid di bagian ekonomi dan di bagian sosial. Dan mudah-mudahan tajdid ini ada hasil," tambahnya.

Di sisi lain, Hilman berambisi agar persyarikatan Muhammadiyah tetap menjaga keberlangsungannya ke depan. Terlebih, keberlangsungan mengenai kebaikan upaya di level terbawah.

"Keberlangsungan kebaikan upaya di level terbawah lantaran di situ umah berada. Sekolah TK, SD bagus, melayani masyarakat. Bisnisnya berjalan. Bisa ekspansif," kata dia.

Sebelumnya Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengungkapkan PP Muhammadiyah telah setuju menerima izin tambang dari pemerintah.

Ia mengatakan keputusan ini sudah dilakukan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah nan digelar sekitar pertengahan bulan Juli 2024 lalu.

"Ya, nan jelas itu melalui pleno. Nah, pleno sudah memutuskan setuju, Bismillah, Muhammadiyah bakal mengambil lahan dengan syarat-syarat ABCD nan sudah saya sampaikan," kata Azrul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/7) malam.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi ruang bagi ormas keagamaan mengelola tambang melalui izin upaya pertambangan unik (IUPK). Keputusan itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.

Kemudian, Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 76 Tahun 2024 pada Senin (22/7). Aturan itu berisi tata langkah pemberian tambang kepada ormas keagamaan.

Sebelum Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah lebih dulu menerima tawaran izin tambang dari pemerintah itu.

(rzr/pmg)

[Gambas:Video CNN]