OJK Minta Perbankan Bangun Sistem Berantas Judi Online, Bisa Memantau Pergerakan Aneh dan Menelusuri Transaksi Kecil

Sedang Trending 5 bulan yang lalu
Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Ilustrasi Judi Online (Tempo)

Iklan

TEMPO.CO, Batam - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk turut serta memberantas aktivitas gambling online alias daring nan kian marak, salah satu upayanya dengan membangun sistem untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan.

"Kami terus meminta bank untuk membangun sistem, agar memandang transaksi-transaksi nan seperti itu (terkait dengan gambling online). Karena kan kudu dibangun sistemnya,” ujar Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Minggu, 9 Juni 2024.

Mirza mengatakan aktivitas gambling online merupakan salah satu aktivitas nan banyak diadukan oleh masyarakat kepada OJK. Maraknya aktivitas gambling online juga kerap juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Kami juga mendorong penanganan-penanganan pengaduan. Bapak/Ibu mungkin juga mencermati Presiden resah memandang gambling online. Tentu itu juga menjadi kegelisahan kita semua,” kata Mirza.

Menurut dia, aktivitas pencarian terhadap transaksi perbankan nan mengenai gambling online tidak mudah. Hal itu lantaran nominal transaksi nan mengenai gambling online tidak selalu berbobot besar.

Selanjutnya: "Transaksinya mungkin hanya Rp 100 ribu, Rp 200 ribu, alias Rp 1 juta...."

  • 1
  • 2
  • Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.


 

Video Pilihan


Terkini: Plus-Minus Izin Tambang Menurut Dosen Universitas Muhamadiyah, Menteri ESDM Sebut 6 WIUPK Disiapkan untuk Ormas

27 menit lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Terkini: Plus-Minus Izin Tambang Menurut Dosen Universitas Muhamadiyah, Menteri ESDM Sebut 6 WIUPK Disiapkan untuk Ormas

Kebijakan pemerintah mengizinkan organisasi masyarakat alias ormas keagamaan mengelola tambang menuai polemik.


HIPMI Akan Usul ke Jokowi Tetapkan Hari Kewirausahaan Nasional pada 10 Juni 2024, Ini Alasannya

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Senin, 20 Februari 2023. Sebanyak 239 pengusaha muda dilantik menjadi pengurus pusat HIPMI masa hormat 2022-2025. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
HIPMI Akan Usul ke Jokowi Tetapkan Hari Kewirausahaan Nasional pada 10 Juni 2024, Ini Alasannya

Ketua HIPMI Akbar Himawan Buchari menyatakan pihaknya bakal mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk mencanangkan Hari Kewirausahaan Nasional.


Mabes TNI Siap Kerahkan 4 Batalion ke Gaza Palestina, Ketahui Jumlah Prajurit dalam Satuan Militer

2 jam lalu

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
Mabes TNI Siap Kerahkan 4 Batalion ke Gaza Palestina, Ketahui Jumlah Prajurit dalam Satuan Militer

Mabes TNI menyiapkan 4 batalion di Gaza Palestina. Berapa jumlah prajurit dalam satuan militer batalion, kompi, peleton, alias regu?


Terkini: Ada Menantu Anwar Usman Duduki Jabatan Direktur di Anak Usaha Pertamina, HKBP Tegaskan Tak Ikut-ikutan soal WIUPK Tambang

6 jam lalu

Sales Area Manager Wilayah Banten, Joko Priyambodo saat memberikan keterangan pers di rest area KM 43 Tol Tangerang-Merak. antaranews.cosm
Terkini: Ada Menantu Anwar Usman Duduki Jabatan Direktur di Anak Usaha Pertamina, HKBP Tegaskan Tak Ikut-ikutan soal WIUPK Tambang

Terkini: Ada Menantu Anwar Usman Duduki Jabatan Direktur di Anak Usaha Pertamina, HKBP Tegaskan Tak Ikut-ikutan soal WIUPK Tambang


Sejumlah Pernyataan Bahlil Soal Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan: nan Nggak Setuju Mau Kamu Apain?

17 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan amal melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan amal ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, ketua lembaga tinggi negara, ketua lembaga negara, kepala daerah, kepala Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Sejumlah Pernyataan Bahlil Soal Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan: nan Nggak Setuju Mau Kamu Apain?

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendapat sorotan belakangan mengenai izin tambang untuk ormas keagamaan. Ini pernyataannya nan kontroversial.


Menantu Anwar Usman Duduki Jabatan Direktur di Anak Usaha Pertamina

22 jam lalu

Sales Area Manager Wilayah Banten, Joko Priyambodo saat memberikan keterangan pers di rest area KM 43 Tol Tangerang-Merak. antaranews.cosm
Menantu Anwar Usman Duduki Jabatan Direktur di Anak Usaha Pertamina

Joko Priyambodo nan menjabat sebagai kepala di anak upaya Pertamina menikah dengan Septiara Silvani Puri, keponakan Presiden Jokowi.


Terkini Bisnis: Alasan PGI dan KWI Tak Ambil Izin Konsesi Tambang Jokowi, Promo di Indomaret dan Alfamart

22 jam lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Terkini Bisnis: Alasan PGI dan KWI Tak Ambil Izin Konsesi Tambang Jokowi, Promo di Indomaret dan Alfamart

Berita terkini ekonomi dan upaya hingga Sabtu, 8 Juni 2024 dimulai dengan argumen PGI dan KWI tak mengambil izin konsesi tambang Jokowi.


Gereja HKBP Tolak Ambil Konsensi Izin Tambang untuk Ormas

23 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau letak Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. Salah satunya soal IUP Tambang untuk ormas. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Gereja HKBP Tolak Ambil Konsensi Izin Tambang untuk Ormas

Huria Kristen Batak Protestan alias HKBP menolak menerima konsesi izin tambang setelah pemerintah mengizinkan ormas mengelola pertambangan


Top 3 Tekno: Kritik untuk IKN Jelang 17 Agustus, Pendidikan Gratis di Negara Asing, dan Suhu Jakarta Naik

1 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
Top 3 Tekno: Kritik untuk IKN Jelang 17 Agustus, Pendidikan Gratis di Negara Asing, dan Suhu Jakarta Naik

Kritik Jatam mengenai beban lingkungan dan HAM di IKN menjadi tulisan utama Top 3 Tekno, Sabtu, 8 Juni 2024.


6 Kebijakan Pemerintahan Jokowi di Akhir Masa Jabatan: UKT, Tapera, Ormas Keagamaan dapat Izin Tambang, Apa Lagi?

1 hari lalu

  Biro Pers Sekretariat Presiden/Agus Suparto
6 Kebijakan Pemerintahan Jokowi di Akhir Masa Jabatan: UKT, Tapera, Ormas Keagamaan dapat Izin Tambang, Apa Lagi?

Jokowi di akhir masa jabatannya keluarkan beragam kebijakan nan tidak populis. Antara lain Tapera, UKT, hingga ormas keagamaan diberi izin tambang.


Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis