Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp 29,8 Triliun, Padahal Sudah Segini Digelontorkan untuk IKN

TEMPO.CO, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara alias Otorita IKN mengusulkan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Permintaan ini diajukan oleh Plt Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dalam rapat dengan Komisi II DPR RI.

Pada 5 April 2024, pagu sugestif Otorita IKN untuk 2025 ditetapkan sebesar Rp 505,5 miliar. Namun, setelah berbincang dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan mengenai rencana kerja 2025, ditemukan beberapa kebutuhan nan belum teralokasikan. Menurut Raja Juli, total anggaran untuk kebutuhan tersebut adalah Rp 29,8 triliun.

"Kenaikan ini merupakan akibat tahap pengelolaan peralatan milik negara nan bakal diserahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Otorita IKN, serta melanjutkan pembangunan ekosistem nan baik di IKN, tentunya," kata Raja Juli di Gedung DPR RI, Senin, 10 Juni 2024.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, telah menyatakan support terhadap alokasi anggaran sebesar Rp 37,41 triliun untuk pembangunan prasarana Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Evaluasi APBN berbareng Komisi V DPR untuk penyelenggaraan anggaran hingga Mei 2024.

“Rinciannya adalah sumber daya air Rp 1,57 triliun antara lain, untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A. Kemudian pembangunan 20 embung di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) dengan progres 96 persen,” katanya di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024.

Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki juga menjelaskan bahwa di sektor Bina Marga, support anggaran sebesar Rp 17,56 triliun bakal digunakan untuk pembangunan prasarana jalan dan jembatan, termasuk jalan tol IKN di ruas 5A nan telah mencapai progres 85 persen.

Selain itu, anggaran sebesar Rp 6,86 triliun dialokasikan untuk prasarana perumahan, dengan rincian progres pembangunan rumah tapak menteri mencapai 91 persen. Basuki juga menambahkan bahwa pembangunan kediaman untuk Polri dan BIN telah mencapai 58 persen, kediaman ASN 53 persen, dan kediaman Paspampres 48 persen.

Iklan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan pada 2022 pemerintah telah menggelontorkan sebanyak Rp 5,5 triliun untuk IKN. Pada 2023, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 26,7 triliun untuk Nusantara. Hingga saat ini, total penggunaan anggaran IKN sejak 2022 sudah sebesar Rp 72,3 triliun.

"Tahun depan lebih besar lagi, Rp 40,6 triliun. Ini terutama untuk prasarana dasar sampai IKN-nya bisa terbangun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2023 di Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Januari 2024.

Total biaya nan diperlukan untuk pembangunan IKN diperkirakan sekitar Rp 466 triliun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa pembangunan IKN tidak sepenuhnya bakal dibiayai oleh APBN. "Sebagian besar bakal berasal dari Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta swasta," ujar Febrio pada Senin, 27 Mei 2024.

Untuk mendorong partisipasi sektor swasta, pemerintah telah menyiapkan insentif pajak nan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024. Febrio menjelaskan bahwa pemerintah berambisi dapat memandang investasi baru dan menarik lebih banyak investasi ke IKN. Namun, Febrio menegaskan bahwa penerimaan ini tidak bakal mengurangi pedoman penerimaan negara nan sudah ada.

SUKMA KANTHI NURANI  | RIRI RAHAYU | BAGUS PRIBADI | AMELIA RAHIMA SARI | ILONA ESTHERINA

Pilihan Editor: Otorita IKN Minta Tambahan Anggaran Rp 29,8 Triliun untuk Tahun Depan