Pakar Minta Pemerintah Audit Kekayaan Pejabat Bea Cukai untuk Kembalikan Kepercayaan Publik

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut pemerintah perlu mengevaluasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) agar dapat mengembalikan kepercayaan publik. Dia menilai, salah satu langkah nan bisa dilakukan adalah pemeriksaan kekayaan secara terbuka atas penghasilan pegawai bea cukai. 

Yusuf mengatakan tanggungjawab menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat sudah tepat. Namun, sambung dia, langkah itu menjadi kurang berarti ketika tidak diikuti dengan mengambil asas pembuktian terbalik atas kekayaan kekayaan tersebut. 

"Pemberian penghasilan tinggi tidak diikuti dengan sistem transparansi dan akuntabilitas kekayaan pejabat negara nan memadai," kata Yusuf dalam keterangan tertulisnya, Senin, 20 Mei 2024.

Lebih lanjut, Yusuf menyampaikan, setiap laporan atas kekayaan kekayaan pejabat, termasuk perilaku style hidup mewah nan tidak sesuai dengan profil jabatannya, dapat langsung diikuti dengan pemeriksaan dan audit. Selain itu, kata dia, petugas audit perlu meminta agar terlapor membuktikan asal-usul kekayaannya. 

"Ketika pejabat negara tidak dapat membuktikan asal-usul alias sumber dari kekayaannya, maka kuat diduga kekayaan tersebut berasal dari korupsi," ujarnya. 

Menurut dia, indikasi korupsi dapat terlihat dari tindakan nan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain. Selain itu, ada pula implikasi lain nan menyertai, ialah penyalahgunaan kewenangan.

Tak sampai di situ, dia mengatakan bahwa pemberian penghasilan dan tunjangan tinggi kepada pegawai bea cukai merupakan kebijakan nan wajar, apalagi keharusan, untuk menekan perilaku koruptif. Oleh karena itu, pejabat nan tetap terus memperkaya diri sendiri merupakan perbuatan nan tidak bermoral. "Dibutuhkan reformasi nan progresif dengan mengambil asas pembuktian terbalik," tuturnya. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi ihwal sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini. 

“Saya laporkan Bea Cukai dan pembahasan mengenai apa nan terjadi, situasi nan dihadapi oleh seluruh jejeran di lapangan, nan viral-viral,” kata Sri Mulyani setelah menemui Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024.

Iklan

Dia juga melaporkan penyebab Bea Cukai menjadi sorotan publik, baik dari sisi peraturan maupun prosedur nan kudu diperbaiki, termasuk juga dengan perubahan teknologi nan sangat sigap serta volume aktivitas dan beban nan luar biasa besar. 

“Itu semua tadi kami sampaikan dan kami bakal mengambil langkah-langkah untuk terus memperbaikinya,” kata Sri Mulyani.

Ia tidak menjawab saat ditanya mengenai tanggapan alias pengarahan Presiden Joko Widodo mengenai sorotan terhadap Bea Cukai. 

Dalam kesempatan lain, Jokowi mengatakan dia beserta jejeran bakal menggelar rapat untuk membahas Bea Cukai. Kepala negara bakal membicarakan secara unik lembaga nan belakangan menjadi sorotan publik. 

“Ya, kelak bakal kami rataskan di rapat internal,” kata Jokowi usai meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa, 14 Mei 2024.

SAVERO ARISTIA WIENANTO | RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Kemenperin Tak Tahu Isi Ribuan Kontainer nan Tertahan di Pelabuhan: Tanya Bea Cukai