Paripurna DPR Sepakat Bentuk Pansus Usut Dugaan Janggal Haji 2024

Sedang Trending 3 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

CNN Indonesia

Kamis, 04 Jul 2024 12:54 WIB

Rapat Paripurna DPR menyetujui pembentukan panitia unik (pansus) untuk menyelidiki beragam dugaan kejanggalan penyelenggaraan ibadah haji 2024. Ilustrasi perjalanan haji. Pimpinan DPR menyetuji pembentukan Pansus Haji 2024 nan diusulkan tim pengawas haji DPR. (CNN Indonesia/ Haryanto Tri Wibowo)

Jakarta, CNN Indonesia --

Rapat paripurna DPR ke-20 Masa sidang V 2023/2024 menyetujui pembentukan panitia unik (pansus) untuk menyelidiki beragam dugaan kejanggalan penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel selaku ketua rapat menyetujui usulan personil Tim Pengawas Haji DPR sekaligus personil Komisi VIII John Kennedy Aziz nan menyampaikan interupsi di akhir paripurna

"Baik, lantaran waktu sudah selesai, saya kira lantaran Pak Lodewijk (Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus) sudah mengatakan membikin pansus ya kami menyetujui untuk dibuat pansus," kata Gobel dalam rapat paripurna nan digelar di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (4/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat menyampaikan interupsi, Kennedy menyoroti antrean panjang haji nan mencapai lebih dari 5,2 juta calon jemaah. Dengan jumlah itu, antrean memerlukan waktu 10-46 tahun.

Kennedy mengaku senang saat Indonesia menerima tambahan kuota haji 2024 sebesar 20 ribu jemaah dari pemerintah Arab Saudi. Namun, dia kecewa saat pemerintah secara sepihak membagi rata kuota itu untuk jemaah haji unik dan regulrr masing-masing 10 ribu.

Padahal, kata dia, pemerintah dan DPR telah sepakat tambahan kuota itu diberikan untuk jemaah haji reguler, sehingga dari semula 221 ribu menjadi 241 ribu.

"Tindakan nan dilakukan pemerintah tersebut dengan membagi rata kuota nan dianggap sebagai kuota tambahan itu menurut irit kami adalah melanggar dari konklusi rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama RI," kata Kennedy.

Selain masalah pembagian kuota, Komisi VIII juga menyoroti akomodasi dan akses jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Mulai dari tenda, transportasi, hingga makanan.

"Itu adalah suatu persoalan nan tahun ke tahun tidak ada penyelesaiannya oleh pemerintah," kata Kennedy.

"Pada 12 Juni lampau di Arab Saudi nan ketika itu dipimpin oleh wakil ketua DPR Bapak Lodewijk kami bermufakat untuk membikin pansus untuk mengatasi persoalan tentang haji," imbuhnya.

(thr/tsa)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional