Partai Buruh Minta Jokowi Cabut PP Tapera: Biar Pemerintah Baru yang Mikir
Kamis, 6 Juni 2024 14:20 WIB
Partai Buruh dan komponen masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di kawasanPatung Kuda pada Kamis, 6 Juni 2024. Mereka berunjuk rasa sekaligus menolak PP Tapera, UKT Mahal, hingga UU Cipta Kerja. Tempo/Adil Al Hasan
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera. Dia menyebut Presiden Jokowi tak semestinya membikin patokan nan merugikan masyarakat di akhir pemerintahannya.
“Nanti sajalah, biarkan pemerintah baru nan mikirin (Tapera),” kata Said Iqbal saat ditemui usai Aksi Tolak PP Tapera di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Juni 2024.
Dia menyebut misalnya pemerintah baru meneruskan alias menjalankan program Tapera mesti ada kepastian bagi pekerja untuk mempunyai rumah. Senyampang itu, Said meminta agar pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk membikin rumah bagi masyarakat.
“Kalau nan pemerintah nan baru memikirkan, kami minta setiap peserta Tapera begitu pensiun dapat rumah. Pemerintah kudu menyiapkan anggaran Rp 20 triliun per tahun, bikinlah,” kata dia.
Rumah, kata Said, merupakan tanggung jawab negara. Dalam program Tapera, dia meminta pemerintah mesti membangun rumah dulu baru meminta peserta bayar iuran. Salah satu skemanya disebut menghidupkan Perumnas di tiap provinsi alias wilayah dengan pembiayaan APBN alias APBD.
“Negara nyiapin rumahnya dulu. Perumnas dihidupkan, baru disiapkan angsuran nan dibayar oleh peserta nan bakal dapat rumah,” kata dia.
Selanjutnya: Partai Buruh ancam tindakan tolak Tapera meluas
1
2
Selanjutnya
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Kebijakan Tapera Menuai Polemik, Prabowo Janji Cari Solusi Terbaik
5 menit lalu
Kebijakan Tapera Menuai Polemik, Prabowo Janji Cari Solusi Terbaik
Presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto mengatakan bakal mempelajari dan mencari solusi terbaik untuk persoalan Tapera.
Terkini: Massa Aksi Tolak PP Tapera hingga UU Cipta Kerja di Istana, Heboh Muhammadiyah Tarik Dana dari BSI
40 menit lalu
Terkini: Massa Aksi Tolak PP Tapera hingga UU Cipta Kerja di Istana, Heboh Muhammadiyah Tarik Dana dari BSI
Partai Buruh mendesak Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera.
Jokowi Bandingkan Kualitas Udara IKN dan Paris, Walhi Sebut Taktik Pemasaran
44 menit lalu
Jokowi Bandingkan Kualitas Udara IKN dan Paris, Walhi Sebut Taktik Pemasaran
Perbandingan kualitas udara antara IKN dan Melbourne dan Paris merupakan komparasi nan tidak relevan.
Unjuk Rasa Tolak PP Tapera di Istana Negara, Partai Buruh: Meski Iuran 20 Tahun Tak Jamin Buruh Bisa Miliki Rumah
1 jam lalu
Unjuk Rasa Tolak PP Tapera di Istana Negara, Partai Buruh: Meski Iuran 20 Tahun Tak Jamin Buruh Bisa Miliki Rumah
Presiden Partai Buruh nan juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan rencana pemerintah memungut 3 persen dari penghasilan pekerja melalui PP Tapera layak ditolak.
Prabowo Temui Jokowi di Istana, Laporkan Hasil Kunjungan Kerja ke Singapura
2 jam lalu
Prabowo Temui Jokowi di Istana, Laporkan Hasil Kunjungan Kerja ke Singapura
Prabowo menuturkan, kedatangannya hari ini menemui Presiden Jokowi ditujukan untuk melaporkan hasil perjalanannya ke luar negeri.
Kemenkeu Respons Permintaan Menteri PPN untuk Turunkan Defisit APBN
2 jam lalu
Kemenkeu Respons Permintaan Menteri PPN untuk Turunkan Defisit APBN
Kemenkeu menanggapi permintaan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, agar Menkeu menurunkan sasaran defisit APBN 2025 ke level 1,5 sampai 1,8 persen dari PDB.
Kisruh Tapera: Antara Janji Pemerintah, Keberatan Pengusaha dan Penolakan Pekerja
3 jam lalu
Kisruh Tapera: Antara Janji Pemerintah, Keberatan Pengusaha dan Penolakan Pekerja
Kebijakan Program Tapera pemerintahan Jokowi mendapat penolakan dari kalangan pengusaha dan pekerja swasta.
Massa Aksi Tolak PP Tapera hingga UU Cipta Kerja Mulai Padati Kawasan Patung Kuda
3 jam lalu
Massa Aksi Tolak PP Tapera hingga UU Cipta Kerja Mulai Padati Kawasan Patung Kuda
Partai Buruh menyatakan Tapera lebih tepat untuk aparatur sipil negara alias ASN, TNI, dan Polri nan tak ada pemutusan hubungan kerja.
Pekerja Mandiri Wajib Ikut Iuran Tapera, Apa Beda Pengertian dengan Karyawan Swasta?
3 jam lalu
Pekerja Mandiri Wajib Ikut Iuran Tapera, Apa Beda Pengertian dengan Karyawan Swasta?
Berikut kriteria pekerja berdikari nan wajib mengikuti iuran Tapera. Apakah tak sama dengan tenaga kerja swasta?
Unjuk Rasa Buruh di Istana Negara, Polri Siapkan 1.626 Personel dan Rekayasa Lalu Lintas
3 jam lalu
Unjuk Rasa Buruh di Istana Negara, Polri Siapkan 1.626 Personel dan Rekayasa Lalu Lintas
Partai pekerja dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa di depan istana negara.
5 bulan yang lalu
English (US) · 
Indonesian (ID) ·