PBHI: 235 Lebih Warga DKI Dicatut KTP Dukung Dharma Pongrekun

Jakarta, CNN Indonesia --

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menerima 235 kejuaraan dari masyarakat nan identitasnya diduga dicatut sepihak untuk syarat support bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

"235 kejuaraan per siang ini, tetap ada nan masuk," kata Ketua PBHI Julius Ibrani saat dihubungi, Sabtu (17/8).

Pengaduan ke PBHI bisa disampaikan melalui surat elektronik alias e-mail:[email protected] WhatsApp: 0895385587159.

PBHI menyatakan pencurian info pribadi seperti KTP untuk pencalonan Pilkada melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) berupa Hak Politik dan Hak atas Identitas berasas UU HAM 39/99.

Selain itu juga merupakan tindak pidana berasas UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Sejumlah penduduk DKI Jakarta sebelumnya mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak sebagai syarat dukungan.

Dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP secara sepihak itu viral di media sosial X (Twitter). Mereka protes lantaran tiba-tiba mereka dinyatakan mendukung pasangan calon kepala wilayah perseorangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menyatakan sumber info sebagai syarat support pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana maju di jalur perseorangan Pilgub Jakarta, berasal dari paslon tersebut.

Komisioner KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menyebut pihaknya adalah end user. KPU, kata dia, kemudian melakukan verifikasi manajemen hingga verikasi faktual.

"Sumber info KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal paslon, sumbernya dari mana, gimana langkah mengumpulkan. Itu di luar dari kewenangan alias jangkauan kami," kata Dody di Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

"Kami hanya melakukan vermin dan verfak. Administrasi, sepanjang ada KTP-nya, ada pernyataan dukungan, maka kami nyatakan memenuhi syarat dalam vermin. Kami verfak, dicocokkan KTP-nya, dicocokkan mendukung alias tidak mendukung," imbuh dia.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Dharma mengenai dugaan pencatutan ini, namun nan berkepentingan belum merespons sejak Jumat lalu.

(yoa/asa)

[Gambas:Video CNN]