PDIP Kritisi Pemerintahan Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut Lagi

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus mengkritik kebijakan Pemerintah nan kembali membuka keran ekspor pasir laut lagi setelah ditutup sekitar 20 tahun.

Deddy menilai kebijakan tersebut kontras dengan sikap Pemerintah RI nan kerap membicarakan tentang menjaga lingkungan untuk mengatasi perubahan iklim.

Dia mengatakan ekspor pasir laut diketahui merusak lingkungan sehingga praktiknya dihentikan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri pada awal 2000an lalu.

"Dulu kan dihentikan kenapa, lantaran dulu sangat merusak. Tidak saja di laut. Karena merusak biota, alias katakanlah ekologi gitu ya, di laut," kata Deddy saat dihubungi, Rabu (18/9).

"Tapi juga kemudian dia merusak pulau-pulau. Jadi pulau-pulau pesisir kita itu banyak nan rusak lantaran penambangan pasir nan masif dulu," sambungnya.

Lebih lanjut, Deddy menilai semestinya pemerintah melakukan kajian nan mendalam sebelum kembali membuka keran ekspor pasir laut.

Ia mengatakan kajian itu juga kudu melibatkan BRIN dan lembaga penelitian andal lain untuk menentukan sedimen laut apa saja nan layak untuk diekspor.

"Jadi itu asal-asalan saja menurut saya. Ini menurut saya hanya untuk untung segelintir orang," ujar dia.

Di sisi lain, sebelumnya Presiden Jokowi membantah perizinan ekspor tersebut untuk pasir laut. Ia berkilah perizinan ekspor itu diberikan untuk hasil sedimentasi di laut.

"Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. nan dibuka itu sedimen, sedimen nan mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi bukan, jika diterjemahkan pasir, beda lho ya," kata Jokowi di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9).

"Sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir, tapi sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen," ujarnya.

(mab/kid)

[Gambas:Video CNN]