PDIP Respons Kans Gabung KIM Plus: Teorinya Mungkin Iya, Mungkin Tidak

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP PDIP Said Abdullah tak menjawab dengan tegas mengenai kemungkinan partainya turut berasosiasi dalam poros Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) di Pilkada Jakarta 2024.

Said mengatakan segala kemungkinan tetap terbuka jika didasarkan atas teori probabilitas.

"Kalau teorinya, teori probability, mungkin tidak mungkin, mungkin iya, mungkin tidak mungkin," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/8).

Di sisi lain, Said tak menjawab dengan tegas apakah PDIP menawarkan sosok lain kepada partai politik nan saat ini tetap di luar KIM Plus untuk diusung.

Terlebih, kata dia, KIM Plus saat ini belum mempunyai sosok nan pasti bakal diusung di Pilkada Jakarta 2024 selain sosok cagub nan digadang-gadang bakal diisi oleh Ridwan Kamil.

"Figur keduanya kan belum. Marilah kasih kesempatan kami, partai politik ini untuk terus-menerus melakukan komunikasi lintas partai," tutur dia.

Lebih lanjut, dia menyebut PDIP terus melakukan komunikasi politik dengan KIM Plus. Ia menilai komunikasi politik tersebut tak dapat dihindari.

Said merinci partainya terus berkomunikasi dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Kami dengan Bapak Airlangga bertelepon, kadang bertemu, dengan Bang Zul kami datang, dengan Gus Imin kami datang, ke Pak Dasco kami datang. Ini kan membikin nyaman hidup kita," tutur dia.

"Kan itulah nan diinginkan oleh kita semua, bermusyawarah, bukan transaksional musyawarahnya, tapi musyawarah dilakukan dengan hikmat dan kebijaksanaan," sambungnya.

Respons kabinet Prabowo

Lebih Lanjut, Said mengusulkan agar sejumlah kementerian strategis di bawah kabinet Prabowo Subianto ke depan diisi orang-orang dari kalangan profesional. Menurut Said, sejumlah kementerian strategis tersebut antara lain Kementerian Keuangan hingga Bappenas.

"Hanya saya minta untuk hal-hal jika bisa menghimbau, bukan meminta lah ya kementerian-kementerian nan strategik hendaknya itu bisa diberikan kepada para orang-orang tokoh nan memang profesional," ucap Said.

Said memahami bahwa pihaknya tak mempunyai kewenangan untuk mengatur komposisi kabinet ke depan. Menurut dia, perihal itu sepenuhnya murni menjadi kewenangan prerogatif Presiden.

Hanya saja, dia meyakini Prabowo bakal memenuhi janjinya untuk membentuk Zaken kabinet. Meski di sisi lain, ada perihal nan kudu dikompromikan Prabowo dengan tim pemenangannya.

"Walaupun pada saat nan sama tentu tidak bisa dihindari, maksudnya partai-partai politik nan sudah berbareng dengan Bapak Prabowo," katanya.

Prabowo disebut bakal mengumumkan kabinetnya sehari usai dilantik pada 21 Oktober. Kabar itu disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengaku diinstruksikan oleh Presiden Jokowi untuk selalu berkoordinasi dengan Prabowo. Dengan begitu, pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan tidak mulai dari nol.

"Kemarin dia bilang 'aku dilantik tanggal 20, 21 saya umumkan kabinet itu saya lantik, terus sidang kabinet 23'. Begitu sudah sistematiknya beliau melakukan, membikin programnya," kata Luhut saat memberi keynote speech dalam launching kitab Sea Power Indonesia di era Indo Pasifik di Wisma Elang Laut, Jakarta, Selasa (7/8).

(mab/thr/DAL)

[Gambas:Video CNN]