PDIP Sentil Triangle Political Game di Balik Reshuffle Kabinet Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus bicara soal triangle political game di kembali keputusan Presiden Joko Widodo kembali merombak sejumlah menterinya di menit-menit akhir jelang transisi pemerintahan ke Prabowo Subianto.

Menurut Deddy, triangle nan dimaksud ialah menghadapi Prabowo untuk lima tahun ke depan. Kedua, melumpuhkan PDIP, dan ketiga menguasai sumber pendanaan politik.

"Kesimpulan saya reshuffle ini adalah triangle political game: menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong!" Ucap Deddy dalam keterangannya, Senin (19/8).

Deddy mengaku tak memandang argumen etis, substansial, alias teknis birokratis di kembali langkah tersebut. Justru, kata dia, Jokowi tengah mempersiapkan perlawanan untuk Prabowo lima tahun ke depan.

Upaya itu dibaca lewat pergantian Menkumham Yasonna Laoly dengan Politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas. Dengan menunjuk Menkumham baru, Deddy membaca upaya untuk meloloskan RUU MD3 dengan tiga tujuan.

Pertama, agar Golkar bisa mendapat jatah bangku Ketua DPR. Kedua, Jokowi mau lebih mudah membagi-bagikan kedudukan di internal Golkar. Ketiga, untuk mengendalikan partai-partai nan bakal menggelar Munas alias Kongres dan memilih ketua baru. Beberapa di antaranya ada PKB, Golkar, dan NasDem.

"Peran Menkumham sangat krusial dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk, beresiko tidak bisa ikut pilkada alias tidak disahkan kepengurusannya," katanya.

Sementara, pergantian Menteri ESDM dilakukan murni sebagai upaya untuk menguasai konsesi tambang ke depan. Termasuk pendanaan partai politik dan memastikan sumber ekonomi ke depan.

"Hal ini krusial untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan," kata Deddy.

Juru Bicara PDIP, Chico Hakim menilai reshuffle kali ini lebih kuat nuansa politik dibanding konstitusi. Menurut Chico, reshuffle persis dilakukan 43 hari menjelang transisi pemeirntahan.

Sehingga, susah bagi menteri baru memahami kinerjanya dalam waktu nan cukup sempit tersebut.

"Dalam waktu nan sangat singkat tersebut, sangatlah susah untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan, selain ada agenda-agenda politik tersembunyi di dalamnya," kata dia.

Kedua, menurut Chico, Jokowi tak etis mengganti menterinya di akhir masa jabatan. Sebab, perihal itu mestinya dilakukan oleh Presiden baru. Dia lantaran itu membaca perihal itu sebagai langkah Jokowi untuk menempatkan orang-orangnya ke Prabowo.

"Dalam konteks ini, reshuffle dimaknai sebagai upaya Presiden Jokowi menempatkan orang-orangnya, nan nantinya bakal menimbulkan persoalan "ewuh pakewuh" ketika pemerintahan baru terbentuk dan presiden baru kudu membentuk kabinetnya sesuai kewenangan prerogatifnya," ucap Chico.

Jokowi melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa kedudukan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Selain jejeran menteri dan wakilnya, Jokowi juga mengangkat sejumlah kepala lembaga baru, termasuk lembaga nan baru dibentuk ialah Badan Gizi Nasional.

Mereka yakni, Menkumham Supratman Andi Agtas mengganti Yasonna dari PDIP. Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani menggantikan Bahlil Lahadalia, keduanya dari tim pemenangan Prabowo. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggantikan Arifin Tasrif, profesional.

Lalu ada Wamenkominfo Angga Raka Prabowo, orang dekat Prabowo nan mengisi posisi baru. Kepala BPOM Taruna Ikrar menggantikan Rizka Andalusia. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebagai lembaga baru nan dibentuk Presiden.

Terakhir, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Dia sebelumnya masuk dalam jejeran ahli bicara TKN Prabowo-Gibran.

(thr/DAL)

[Gambas:Video CNN]