Pelemahan Rupiah ke 16.100 per Dolar Bakal Tambah Beban Utang Luar Negeri

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia berencana menarik utang baru senilai Rp 775,9 triliun pada 2025. Dalam dugaan makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias RAPBN 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar ditetapkan di level Rp 16.100 per dolar. Padahal, saat ini rupiah tengah menguat di level Rp 15.430 per dolar.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P. Sasmita, mengingatkan pelemahan nilai tukar rupiah ini dapat meningkatkan beban utang luar negeri pemerintah secara signifikan. "Nominal utang bakal ikut terpengaruh jika utang nan ditarik dalam corak mata duit asing, misalnya dolar," kata Ronny kepada Tempo, Senin, 26 Agustus 2024.

Namun, Ronny menambahkan, jika utang ditarik dalam corak mata duit lokal, akibat dari perubahan kurs terhadap utang tidak bakal terlalu besar. "Utang dalam mata duit lokal tidak perlu dikonversi ke dalam dolar sehingga tidak berpengaruh pada eksposur devisa," ujar dia.

Pelemahan rupiah nan diasumsikan di level Rp 16.100 per dolar AS, menurut Ronny, bakal membikin jumlah total utang, bunga, dan cicilannya dalam rupiah semakin besar, meskipun nominal dolarnya tetap sama. "Semakin melemah kurs rupiah, maka semakin besar beban utang nan kudu ditanggung pemerintah dalam rupiah," tegasnya.

Sebagai solusi mengurangi akibat kurs terhadap utang, Ronny menyarankan agar pemerintah lebih memprioritaskan penarikan utang dari penanammodal lokal dan dalam corak mata duit lokal. "Dengan menarik utang dari penanammodal lokal dan dalam mata duit lokal, akibat perubahan kurs dapat diminimalisir," katanya.

Iklan

Dalam Buku II Nota Keuangan, pembiayaan utang negara pada 2025 sebagian besar bakal dilakukan melalui publikasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 642,6 triliun, sementara sisanya sebesar Rp 133,3 triliun berasal dari pinjaman neto, nan terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 128,1 triliun.

Dokumen tersebut juga menyatakan utang ini bakal digunakan untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam mencapai sasaran pembangunan nan telah ditetapkan dalam APBN.

Jumlah total pembiayaan utang pada tahun depan meningkat sebesar Rp 222,8 triliun dibandingkan dengan perkiraan pembiayaan utang tahun ini sebesar Rp 553,1 triliun. Peningkatan ini diperlukan untuk menutupi defisit APBN 2025 nan diperkirakan mencapai Rp 616,2 triliun alias sekitar 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB). "Di samping untuk memenuhi pembiayaan APBN, pengelolaan utang juga diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar finansial domestik," bunyi Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Pilihan editor: Penjelasan Lengkap Bos Vale soal Tuduhan Praktik Dirty Nickel di RI