Pembebasan 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN Belum Rampung

Jakarta, CNN Indonesia --

Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengakui masalah 2.086 hektare lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur tetap belum rampung.

Basuki mengatakan konsentrasi pemerintah saat ini menyelesaikan lahan bermasalah untuk pembangunan pengendali banjir di Sepaku hingga sektor 6A dan 6B untuk pembangunan jalan tol.

"Kami fokuskan sekarang di 6A, 6B, dan banjir Sepaku dulu," kata Basuki di Kantor Kemensetneg Jakarta, Selasa (6/8).

Namun Basuki tetap belum merinci luas lahan tersebut. Terakhir, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan luas lahan pengendalian banjir Sepaku kurang lebih 2,75 hektare dengan kurang lebih 22 bagian tanah.

Sementara 6A dan 6B untuk pembangunan jalan tol kurang lebih luasnya 44,6 hektare alias sekitar 48 bagian tanah.

"Berapa ya, saya enggak kira-kira, saya lupa angkanya," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu.

Basuki melanjutkan, dulunya lahan penduduk nan terdampak diatasi dengan skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK). Namun dengan Perpres nan baru, maka penduduk bisa mendapatkan tukar rugi uang.

"Ini sekarang lagi diurus dengan tim terpadu untuk dimusyawarahkan dengan masyarakat. Tapi dengan perpres itu bisa dibayar," ujar Basuki.

Basuki sebelumnya juga mengatakan Presiden Jokowi menitipkan pesan agar proses pembebasan lahan di IKN tidak diwarnai dengan kekerasan. Jokowi, kata dia, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penataan IKN.

"Jadi jangan sampai masyarakat merasa tergusur. Tapi jika bisa jika memang kudu direlokasi dicarikan tempat nan lebih baik," ujarnya.

(khr/DAL)

[Gambas:Video CNN]