5 bulan yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri menyebut tingkat pemerataan pembangunan jangka menengah di beragam wilayah di Indonesia tetap belum merata. Pembangunan tetap tersentralisasi di Jawa merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah alias RPJM pemerintah.
“Jadi kan kandas total (pemerataan pembangunan),” kata Faisal dalam Diskusi Publik INDEF berjudul Hari Lahir Pancasila: Ekonomi Sudah Adil untuk Semua? nan Tempo pantau melalui kanal Youtube INDEF pada Selasa, 4 Juni 2024.
Dalam obrolan itu Faisal juga mengutip RPJM periode 2013-2019. Pada periode tersebut Jawa tampak mengalami kenaikan dalam pemerataan dari nomor titik injak 58,0 pada 2013, 55,1 pada 2019, dan 59,0 nan terealisasi. Sementara itu, untuk area di Maluku dan Papua justru mengalami penurunan, dari titik injak nomor 2,2 pada 2013, 2,9 pada 2019, dan 2,2 nan terealisasi.
“Menderita dari nomor ini. nan terjadi adalah sentralisasi di Jawa. Jadi isunya di Jawa dan luar Jawa, sentralistik nan berlebihan,” kata dia.
Oleh lantaran itu, dia menyebut Pancasila mestinya tak hanya jargon, tapi pemersatu antardaerah. Dalam proses perjalanan Indonesia dari negara serikat ke kesatuan, Faisal menyebut tujuan semua wilayah berasosiasi agar nasib mereka lebih baik. Namun, kondisi nan terjadi seperti jauh panggang dari api.
Iklan
Tak hanya itu, dia juga menyinggung soal luas wilayah dan simpanan nasional di Jawa dan Maluku alias Papua. Dalam catatan Faisal, luas Jawa hanya 7 persen dengan simpanan nasional 78,1 persen. Sedangkan di area Maluku dan Papua luas wilayah mereka 9,8 persen dengan simpanan nasional 1,2 persen.
“Orang Maluku dan Papua barangkali nyimpennya di Jawa nan elite-elitenya, harusnya jadi warning, kudu hati-hati jika kita mau merawat Indonesia ini sebagai satu kesatuan,” kata Faisal Basri.
Pilihan Editor: Terpopuler: Ombudsman Minta Penjelasan Bea Cukai mengenai Ramainya Polemik Barang Bawaan dari Luar Negeri, Subsidi Sepeda Motor Listrik Rp 7,3 Triliun
English (US) · 
Indonesian (ID) ·