Pemerintah Bagi-bagi Izin Tambang, Ganjar Pranowo: Kalau Pengelolaanya Anti KKN, Indonesia Kaya Raya

TEMPOCO, Yogyakarta - Mantan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menyoroti kebijakan pemerintah Indonesia nan belakangan gencar bagi-bagi izin tambang ke organisasi masyarakat alias Ormas.

Hal itu disampaikan Ganjar nan juga Ketua Umum Keluarga Gadjah Mada (Kagama) secara daring di sela peluncuran kitab Menuju Indonesia Emas kerjasama Lembaga Sustainitiate dengan Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPKM) UGM di UGM Yogyakarta, Senin 19 Agustus 2024.

Ganjar mulanya menyoroti ihwal rumor daya pengganti dan daya terbarukan nan kian jadi perhatian bumi di tengah menipisnya sumber daya alam sebagai sumber daya tak terbarukan. 

"Saat ini bumi sedang menghadapi transisi energi, nan menjadi persoalan gimana transisi daya itu bakal dilakukan dan sumber daya apa nan kita miliki untuk melakukan itu demi mewujudkan kemandirian bagian energi," kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun memandang sejumlah upaya sudah mulai dilakukan beragam pihak. Misalnya dalam sektor transportasi nan mengarah ke kendaraan listrik. 

Untuk mendukung keberadaan kendaraan listrik ini, Ganjar menuturkan kebutuhan baterai menjadi sorotan lantaran Indonesia tetap belum bisa menyediakannya secara massal.

"Padahal kita punya potensi nikel, nan menarik sekarang lantaran banyak nan mencoba menambang, distribusinya makin komplit dan banyak nan mendapatkan alokasi (hak untuk menambang) itu," kata dia.

"Sekarang kita jadi punya PR (pekerjaan rumah) gimana agar tata kelola pertambagan itu bisa melangkah baik dan bermanfaat," imbuh Ganjar.

Ganjar meyakini, jika tata kelola tambang seperti nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik itu bisa melangkah dengan baik, semestinya mimpi Indonesia berdikari daya di sektor transportasi ini tak perlu menunggu lama lagi.

"Pengelolaan tambang itu di satu titik, jika dilakukan secara betul oleh negara, hanya  satu material nikel saja kekayaan negara kita tinggi sekali," kata Ganjar.

Iklan

"Itu baru nikel saja, jika dalam kandungan bumi itu ada material lain nan juga dikuasai dan dimanfaatkan dengan baik oleh negara, Indonesia menjadi lebih kaya lagi," imbuh Ganjar.

Untuk dapat mengelola sumber sumber tambang itu secara betul dan hasilnya dikembalikan untuk masyarakat, ujar Ganjar, butuh komitmen dari tata kelola pemerintahan nan baik.

"Pemerintahan nan baik ini nan punya integritas dan anti KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), jangan jika ada kritik kemudian nan mengkritik dipecat," kata Ganjar.

Ganjar menuturkan dari sektor pertambagan nan izinnya semakin meluas ini saja, sungguh krusialnya peran intelektual, ahli, dan juga kampus untuk bisa terlibat di dalamnya.

"Gerakan sosial, kritik, peran intelektual dalam mengawal (pengelolaan dan pemanfaatan tambang) ini ke depan mungkin bakal sangat berat, terutama mereka intelektual nan berada di kampus pemerintah," ujarnya.

"Untuk melaksanakan (pengawalan pada kebijakan pemerintahan) ini ke depan tentu bakal ada banyak tekanan," kata Ganjar.

Direktur Sustainitiate Nazir Foead menuturkan mimpi Indonesia Emas bisa tercapai dengan kemandirian di beragam sektor krusial penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut dia, kemandirian itu bakal lahir ketika Indonesia bisa menangani persoalan persoalan esensial tanpa kudu berjuntai kepada negara lain.

"Untuk mencapai kemandirian itu kampus seperti UGM berkedudukan menghasilkan riset riset nan berkaca pada kebutuhan khlayak agar dapat diwujudkan pemerintah berbareng industri industri terkait," kata dia.

Pilihan Editor: Usai Dilantik Jokowi, Bahlil: NU sudah Rampung, Konsesi Tambang Muhammadiyah tetap Dicari