Pemerintah dan Komisi XI Sepakati Asumi Makro Ekonomi APBN 2025 di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPR) dan pemerintah menyepakati sejumlah dugaan makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Salah satu dugaan makro nan disepakati adalah pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 hingga 5,5 persen pada tahun depan. Tahun 2025 adalah tahun pertama nan dijalani oleh pemerintah baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumin Raka. 

Kesepakatan itu diraih dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI berbareng Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik di Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024. 

Rentang sasaran pertumbuhan ekonomi ini sebelumnya telah dibahas dalam panitia kerja alias Panja Komisi XI. "Sudah kita susun bersama, apakah hasil Panja kita setujui?" kata Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dalam Raker. Komisi XI pun menyetujui rentang nomor tersebut. 

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny menyatakan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan dinamika terkini dan prospek perekonomian ke depan dalam menyusun dugaan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 pada arsip Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Termasuk mempertimbangkan potensi dan aspek risiko.

Asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 bakal menjadi landasan dalam menyusun APBN 2025 nan merupakan masa transisi, di mana penyelenggaraan APBN dijalankan oleh pemerintah mendatang. Kebijakan fiskal 2025, kata Jefry diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nan inklusif dan berkelanjutan. 

"(Pertumbuhan ekonomi 2025) diperkirakan berkisar 5,1 persen hingga 5,5 persen pada tahun 2025," tutur Jefry. 

Sejalan dengan perihal tersebut, kebijakan fiskal didesain tetap ekspansif, terarah dan terukur untuk menjaga momentum pertumbuhan. Caranya dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dan memperhatikan kebutuhan fiskal pemerintah baru dalam menjalankan APBN 2025.

Dalam perihal ini, Jefry mengatakan pemerintah bakal mempersiapkan sejumlah strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tercapainya sasaran pertumbuhan tersebut. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra itu merinci proyeksi persentase pertumbuhan sejumlah sektor pada 2025.

Pertama, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5 sampai 5,2 persen secara tahunan alias year-on-year (yoy). Dari sisi konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar bagi ekonomi, kata Jefry pemerintah bakal menjaga daya beli masyarakat. 

Iklan

"Antara lain dengan melanjutkan program support sosial (Bansos), support subsidi tepat sasaran dan program stimulus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Daya beli masyarakat kelas menengah juga perlu dijaga melalui sejumlah insentif bumi usaha, program padat karya dan sekolah gratis."

Lalu, investasi prasarana dijalankan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Sama halnya penguatan support untuk UMKM bakal terus didorong. 

Kemudian, konsumsi pemerintah berkisar 4,7 hingga 5,2 persen yoy. Pengeluaran konsumsi pemerintah bakal didorong melalui sejumlah langkah. Mulai dari shopping nan produktif dan berkualitas, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selain itu, juga melalui shopping nan memperkuat UMKM pemerintah melakukan efisiensi shopping non-prioritas, memperkuat lapangan upaya rakyat serta penghasilan rakyat meningkat.

Sementara itu, pertumbuhan investasi diperkirakan berada pada kisaran 5,2 hingga 5,9 persen yoy. "Kebijakan fiskal diarahkan untuk menarik investasi pada sektor berbobot tambah tinggi, menunjang percepatan pertumbuhan, memperkuat kreasi upaya dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat," kata Jefry.

Sedangkan pertumbuhan ekspor sebesar 5 hingga 5,7 persen dan impor berkisar 4,3 hingga 4,9 persen yoy. Dari aspek ekspor-impor, tuturnya, pemerintah bakal mendorong percepatan investasi berorientasi ekspor, meningkatkan daya saing produk dalam negeri untuk menciptakan produk ekspor baru dan memperluas program penghiliran secara lebih menyeluruh. 

"Tidak hanya terbatas pada komoditas pertambangan untuk mendorong keahlian ekspor. Kebijakan impor ditujukan untuk mendukung aktivitas produksi di dalam negeri dan menciptakan nilai tambah."

Dari sisi produksi, sasaran pertumbuhan ekonomi 2025 terbesar dibidik dari sektor konstruksi, ialah 6,4 sampai 6,8 persen. Disusul industri pengolahan pada kisaran 5,5 hingga 6,2 persen, dari perdagangan besar dan satuan serta reparasi sebesar 5,1 hingga 5,4 persen. 

Kemudian, dari pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang pada rentang 5 sampai 5,3 persen. Pertumbuhan dari pengadaan listrik, gas dan air ditargetkan sebesar 4,8 hingga 4,9 persen. Lalu dari sektor pertambangan dan penggalian dibidik sebesar 3,8 hingga 4,1 persen. Sementara dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkisar 3,2 hingga 3,4 persen. 

Pilihan Editor: Sri Mulyani Yakin Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Ini Alasannya