Pemerintah Kaji Perubahan Kawasan Monas Menjadi Zona Komersial

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemerintah Provinsi Jakarta saat ini sedang mengkaji perubahan konsep area di sekitar Monumen Nasional (Monas), ialah Jalan Medan Merdeka Utara, Timur, Selatan, dan Barat. Kajian itu dilakukan berbareng Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan.

“Di kemudian hari jika IKN betul-betul sudah menjadi ibu kota, nan tadi saya sampaikan wilayah Monas dan sekitarnya, Istiqlal sampai dengan Bundaran HI, itu bakal menjadi area potensial untuk dilakukan investasi,” kata Heru Budi dalam pembukaan Jakarta Investment Festival di area Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 6 September 2024.

Heru Budi mengatakan, perubahan peruntukan area di sekitar Monas menjadi area komersial itu sekarang tengah terus digodok oleh pemerintah. Pada waktunya, dia mengatakan hasil kajian itu bakal disampaikan Pemprov kepada pemerintah pusat, masyarakat, dan investor. Dia juga meminta support Menteri Investasi Rosan Roeslani, nan turut datang dalam aktivitas itu, untuk bisa mempermudah proses ini.

Karena itu, Heru Budi mengatakan dia mengundang para penanammodal untuk datang dan menjajaki beragam proyek potensial nan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Usaha Daerah.

Jakarta sampai saat ini tetap berstatus Ibu kota, meski Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta alias UU DKJ, telah disahkan beberapa bulan nan lalu. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN, sesuai aturan, memang perlu disahkan melalui surat keputusan Presiden.

Tidak kunjung ditandatanganinya Keppres IKN muncul beriringan dengan spekulasi mengenai keraguan IKN dilanjutkan Prabowo. Sebabnya, mega proyek Jokowi itu bisa membebani anggaran negara. Sementara Prabowo, nan baru bakal dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober, juga mempunyai program prioritas seperti makan bergizi gratis.

Iklan

Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024, bakal mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN. Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Usulan ini disampaikan Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni saat rapat berbareng Komisi II DPR RI.

Dalam RAPBN 2025, pemerintah sudah menyiapkan Rp 71 triliun untuk menjalankan program makan cuma-cuma Prabowo secara bertahap. Dana disimpan sementara di rekening Bendahara Umum Negara lantaran belum ada pos anggarannya.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan Editor: Pemerintah Imbau Azan Magrib di TV Diganti jadi Running Text Saat Misa Akbar Paus Fransiskus