Pemerintah Tarik Utang Rp 438,1 Triliun hingga Akhir Oktober

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat hingga 31 Oktober 2024, pemerintah telah menarik utang Rp 438,1 triliun. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memaparkan, realisasi utang pemerintah tersebut mencapai 67,6 persen dari sasaran nan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Utang terdiri dari Surat Berharga Negara alias SBN neto sebesar Rp 394,9 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp 43,2 triliun. “Langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan sasaran APBN,” ujar Thomas Djiwandono dalam konvensi keahlian APBN di instansi Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 8 November 2024.

Pemerintah menargetkan penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun, meningkat dibanding sasaran tahun lalu, ialah Rp 421,2 triliun. Utang dalam corak SBN telah mencapai 59,3 persen dari sasaran APBN. Secara keseluruhan pembiayaan anggaran dari utang dan non utang hingga akhir Oktober mencapai Rp 383,0 triliun nan terdiri dari utang, dan non utang sebesar minus Rp 53,2 triliun.

Thomas Djiwandono mengatakan pemenuhan pembiayaan dilakukan dengan tetap menjaga biaya dana alias cost of fund yang efisien dan menjaga akibat tetap terkendali. Pembiayaan utang dan non utang bakal dikelola terukur. “Dilakukan dengan mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan,” ujarnya.

Pembiayaan pinjaman dilakukan untuk menutup selisih kekurangan alias defisit pada APBN. Hingga akhir Oktober 2024, defisit anggaran telah mencapai Rp 309,2 triliun. Defisit anggaran sampai akhir tahun ditargetkan sebesar Rp 522,8 triliun.