Pemerintah Tawarkan 4 Lokasi Kelola Tambang ke Muhammadiyah, Di Mana Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung mengatakan telah menawarkan empat titik izin upaya pertambangan (IUP) alias izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan alias ormas Muhammadiyah.

Dia mengatakan sejauh ini empat letak nan ditawarkan Kementerian Investasi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu tetap dikaji Muhammadiyah. "Mereka tetap mempertimbangkan letak nan sesuai," kata Yuliot di Hotel Raffles Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu malam, 31 Juli 2024.

Dia menjelaskan Muhammadiyah tetap mengkaji sejumlah titik nan ditunjuk dua kementerian itu lantaran baru saja memutuskan Pimpinan Pusat alias PP Muhammadiyah memutuskan menerima IUP. Kementerian Investasi dan Kementerian ESDM bakal menyiapkan wilayah nan mempunyai potensi kandungan batu bara nan sama dengan letak nan diberikan kepada Nahdlatul Ulama.

Yuliot mengatakan pemberian izin letak pengelolaan tambang kepada NU berasal dari lahan hasil penciutan milik jejak perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) PT Kaltim Prima Coal. KPC merupakan anak perusahaan Grup Bakrie untuk Muhammadiyah. "Itu sudah ditentukan lokasinya," katanya.

Menurut Yuliot, empat letak pengganti nan ditawarkan kepada Muhamadiyah berada di Kalimantan Timur. Pemberian letak tambang kepada Muhamadiyah dengan memandang luas area konsesi maupun kandungan batu bara. "Bagi Muhammadiyah ini tetap dalam pertimbangan dan kajian," ucap dia.

Dia mengatakan dari ormas lain belum ada pembicaraan perihal menerima IUP tersebut. Ada ormas nan menyatakan tidak menerima IUP. "Kami tidak mengusulkan lantaran bukan kompetensi kami," kata dia, menirukan ormas lain nan memutuskan tak menerima tawaran IUP itu.

Iklan

Ia menjelaskan berasas regulasi, IUP itu diberikan kepada organisasi keagamaan nan di dalamnya mempunyai kegunaan ekonomi. Sehingga pemberian IUP ditujukan kepada badan upaya ormas keagamaan. "Yang mengusulkan itu badan usahanya, bukan organisasi kemasyarakatannya," ucap dia.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menuturkan belum tahu di mana letak tambang nan diberikan kepada ormas itu. Tim nan ditugaskan untuk aktivitas pengelolaan tambang pun belum membahas letak nan disiapkan kepada organisasi itu.

"Yang saya tahu, belum pernah ada pembicaraan resmi," kata Mu'ti, menjawab apakah Muhammadiyah pernah menawarkan mengelola tambang di Kalimantan Timur, melalui aplikasi perpesanan, Kamis, 1 Agustus 2024.

Mu'ti mengatakan belum ada pembicaraan dengan kementerian apa pun, seperti Kementerian Investasi dan ESDM soal letak IUP tersebut. "Belum ada pembicaraan dengan kementerian mana pun," ucap dia.

Pilihan Editor: Susul Muhammadiyah dan NU Terima Izin Tambang, Ini Profil Ormas PP Persis